Category Archives: politik

Strategi Turunkan Nurdin Halid

ada pikiran yang saya pikir cukup radikal dari @monethamrin tentang strategi menurunkan nurdin halid

  1. Ayo beli pen laser, hujani pemain Malaysia dgn laser. Resiko cuma 2; Indonesia menang atau PSSI diskor FIFA |alias #Nurdinturun
  2. Skenario melengserkan Nurdin ssh dilakukan dgn cara “halal” krn anggota sdh berada dibawah ketiak NH dan NB plus NB yg satunya lagi.
  3. Dorong saja agar PSSI kena skor FIFA, yg bisa menjadi alasan pemerintah utk membekukan PSSI.
  4. Kemudian dorong pembentukan asosiasi sepakbola baru yg berdasarkan keanggotaan klub, bukan pengda PSSI.
  5. PSSI dibubarkan toh nggak apa apa kan? Masa organisasi sdh busuk dipertahankan?
  6. Mengganti Nurdin Halid tdk bisa dr luar PSSI, hrs dr anggota. Atau bubarkan saja PSSI, bentuk yg asosiasi sepakbola yg baru.
  7. Jadi saya kira kampanye yg tepat bukan #turunkanNurdin tp #bubarkanPSSI. Yg busuk didalam bukan hanya Nurdin Halid.
  8. Sekian lama PSSI cq pengda-pengda PSSI dan klub anggota menghabiskan miliaran Rupiah uang rakyat dr APBD #bubarkanPSSI
  9. Nggak bisa, mekanisme internal yg hrs mengganti, krnnya susah krn sdh terlanjur busuk #bubarkanPSSI
  10. Beda Mas, aturan FIFA mengikat PSSI @sigitprasetio: Kalo pemimpin yg korup, apa negara yg bubar? #bubarkanPSSI
  11. Beberapa kali diupayakan mengganti Nurdin Halid melalui mekanisme PSSI selalu gagal. Negara tdk bisa campur tangan mengganti pengurus.
  12. Sangsinya #bubarkanPSSI @benhan: +1 RT @rahung: Mending yg dilaporin ke FIFA “Sepakbola kami diurus koruptor
  13. Membubarkan PSSI berarti membasmi kutu2 busuk yg ada didlmnya “@SharpButSoft @eremoeis #BubarkanPSSI gitu aja kok repot?”
  14. Lobby NH di FIFA jg kuat @ria_yani wkt NH disuruh turun katanya PSSI tidak wajib mengikuti semua kata FIFA @sigitprasetio #bubarkanPSSI”
  15. Dibuat aturan dia tdk bisa ikut lagi :)) basisnya klub, bkn pengda @sigitprasetio @ria_yani #bubarkanPSSI”
  16. Soal kebobrokan PSSI dan kongkalingkong antara pengurus dgn bandar judi sdh jd rahasia umum sejak lama, ingat #sepakbolagajah
  17. Manipulasi keuangan daerah dgn kedok pos anggaran utk PSSI di tingkat lokal pun sering terjadi.
  18. PSSI hanyalah alat, untuk mencapai tjn kejayaan timnas Indonesia. Jika alat tsb tlh impoten dan mandul, ganti dgn yg baru aja
  19. Hrs diakui PSSI ditingkat nasional maupun daerah bisa menjadi alat efektif memobilisasi massa, mesin politik.
  20. Karenanya, jumlah uang 2,5 Milliar rupiah atau ditambah 3 Milliar Rp lagi saat menang di final, adalah kecil bagi sebuah pencitraan politik
  21. Tdk heran juga jika “mesin politik” ini akan tetap dipertahankan oleh yg mendapat keuntungan darinya. #bubarkanPSSI
  22. Membubarkan PSSI sekaligus berbuah turunnya Nurdin. Dan membubarkan sarang busuk yg tdk pernah melahirkan timnas handal
  23. Pertanyaan kunci adalah bagaimana membubarkan PSSI? Ada dilema, statuta FIFA melarang pemerintah campur tangan.
  24. Pernah denger: jka ada klub yg tdk stju dgn PSSI, klub lgsg degradasi. cth: persebaya
  25. NH turun, jika PSSI tdk bubar penggantinya sama saja “@bentarabumi: @wimar @benhan untuk skrg opsi yg paling mungkin
  26. Nurdin Halid hanyalah pion, mengganti atau menurunkan Nurdin tdk akan menyelesaikan kebusukan didalam PSSI.

well… what do you say?

Iklan

5 Komentar

Filed under politik

Film Balibo(hong)

Balibo

Berbekal doorprize #KopdarJakarta dari Wetiga saya dan Hanny Purba menuju Salihara untuk menonton film Balibo yang secara resmi dilarang oleh LSF itu.

Film ini fokus pada kisah 5 orang wartawan Australia, Selandia Baru dan Inggris. Mereka adalah Greg Shackleton, Brian Peters, Malcolm Rennie, Gary Cunningham dan Toney Steward yang hilang pada saat berusaha mendapatkan berita dari tengah medan perang.

Dalam film diceritakan dialog antara Roger East -wartawan senior Australia yang datang ke Balibo untuk mencari 5 wartawan yang hilang itu- dan Ramos Horta tokoh Fretilin yang mengkoordinir keberangkatan 5 wartawan naas itu ke Balibo.

Horta dalam dialog itu mengungkapkan kekesalannya pada pemerintah Australia dan Amerika yang mendukung Indonesia menyerbu Timor Leste atas alasan politik international mempersempit ruang gerak komunisme. Pemerintah Amerika bahkan mensponsori penyerbuan itu dengan fasilitas peralatan militer.

Kesan yang paling kuat yang muncul ketika saya menonton film ini adalah usaha untuk mendiskreditkan Indonesia dengan fokus pada kisah terbunuhnya 5 orang wartawan asing itu. Padahal apa yang terjadi di Timor Leste kurun waktu itu 74-75 jauh lebih besar dari tewasnya 5 orang wartawan itu saja.

Diakhir film itu menampilkan tulisan korban rakyat Timor akibat invasi Indonesia mencapai 100 ribu jiwa. Sementara kesaksian lain dari korban Fretilin mengatakan kekejaman Fretilin juga mencapai jumlah yang sama, lebih dari 100 ribu jiwa.

Bekas Wali Kota Dili 1986-1999 itu menjelaskan, Fretilin (kelompok separatis Timor Timur yang salah satu pentolannya adalah Xanana Gusmao) telah membunuh sekitar 100 ribu warga Timor Timur pada 1970-an. Namun, pada medio Januari, Presiden Timor Leste Xanana Gusmao menyerahkan laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa tanpa meminta masukan dari warga pro-integrasi. Laporan itu berisi pelanggaran HAM TNI pada 1970-an.

Beberapa keganjilan yang saya rasakan pada logika film ini adalah pada inti cerita yakni pembunuhan kelima wartawan itu. Digambarkan ketika pasukan Indonesia memasuki Balibo para wartawan itu bersembunyi disebuah rumah. Yakin mereka tak disakiti salah satu dari mereka nekat keluar rumah yang sudah dikepung itu.

Tampak pimpinan pasukan yang berbusana lebih seperti turis ketimbang tentara itu tanpa tanya ini itu langsung menembak dari jarak sangat dekat dengan pistolnya hingga wartawan yang tanpa senjata dan tangan keatas itu mati tersungkur dengan kepala bolong. Benarkah demikian? atau rekaan itu terlalu jauh?

Menurut kesaksian Gatot Purwanto, salah seorang anggota TNI yang berada disana: pimpinan pasukan adalah Kapten Yunus Yosfiah dan mereka pada saat tidak mengantisipasi adanya wartawan asing di lapangan sehingga pimpinan pasukan belum tahu apa yang akan dilakukan terhadap kelima orang wartawan asing tersebut.

Saya masih agak di bawah (bukit), dekat dengan Pak Yunus (Mayjen Purn. Yunus Yosfiah, saat itu kapten, komandan tim). Kami dilapori ada orang asing tertangkap. Pak Yunus memerintahkan saya untuk melapor ke Pak Dading (Letjen Purn. Dading Kalbuadi, saat itu komandan), yang ada di perbatasan. Kalau tak salah, Pak Dading lalu mengontak Jakarta, menanyakan orang-orang ini mau diapakan.

Menurut kesaksian Gatot belum sempat instruksi dari Jakarta sampai pada mereka situasi sudah berubah dan memaksa mereka untuk melepaskan tembakan.

Situasi serba salah. Kalau ditangkap, nanti ketahuan yang menangkap tentara Indonesia. Kalau mau dieksekusi, juga bagaimana. Pada saat itulah, ketika tentara kita sudah santai, sudah duduk-duduk, mendadak ada tembakan lagi dari arah dekat situ. Mungkin ada yang mau menyelamatkan mereka (lima wartawan itu). Anggota kita langsung memberondong ke sana… pada mati semua itu wartawan.

Keterangan Gatot lebih masuk akal ketimbang penggambaran dalam film tersebut. Mereka adalah tentara yang hanya menembak sesuai perintah kecuali dalam tekanan untuk membela diri sementara penggambaran dalam film tersebut, tentara yang mengeksekusi tidak dalam keadaan tertekan. Jadi jelas pesan yang ingin disampaikan film itu adalah eksekusi yang sesuai perintah.

Kuatnya usaha meyakinkan penonton bahwa pasukan TNI sudah bertindak sesuai dengan perintah adalah dialog antara Roger East dan Ramos Horta ditengah hutan sehabis mereka ditembaki dari atas helikopter tempur TNI. Horta mengatakan kepada East darimana pasukan TNI tahu keberadan mereka berdua ditengah hutan kalau bukan dari pemerintah Australia yang memberikan informasi intelijen kepada pemerintah Indonesia.

Kesan ini penting karena akan menjadi faktor pendukung argumentasi justifikasi tindakan eksekusi dilapangan oleh TNI. Bahkan sejak tahun 2001 telah diungkap data intelijen dalam buku karya Jill Jollife yang berjudul Cover Up, The Inside Story of the Balibo Five, (kemudian diadaptasi menjadi naskah film Balibo), halaman 312:

Benny Moerdani berpesan kepada Dading Kalbuadi “We can’t have any witness“. Dading menjawab “Don’t worry!

Sedemikian hebatnya data intelijen Australia sehingga hampir semua hal sudah ketahui termasuk keberadaan lima wartawan asing plus seorang wartawan senior Roger East di Balibo. Kesimpulannya semua sesuai perintah dan yang harus menanggung kesalahan adalah mantan petinggi TNI, bahkan Polisi Federal Australia pada Agustus 2009 berencana menyeret mereka ke Mahkamah Internasional sebagai penjahat perang.

Dengan mengikuti logika mereka saja tidakkah terasa ada yang ganjil?

Apalagi kalau dilihat dari perspektif yang lain:

Pertama tama pemerintah Australia mendukung invasi tersebut. Artinya bisa jadi pemerintah Australia “berbaik hati” pada pemerintah Indonesia dengan memberikan informasi intelijen. Pemerintah Amerika Serikat saja telah “berbaik hati” memberikan peralatan tempur pada TNI.

Mereka seiya sekata. I’ll take my part, you take your part. Jika demikian ketika ada wartawan Australia tertangkap maka sangat mungkin keputusan pemerintah pusat Indonesia atas wartawan Australia yang tertangkap hidup hidup tersebut adalah mengembalikannya kepada pemerintah Australia setelah segala peralatan medianya dilucuti. Segala kesaksian mereka tanpa bukti rekaman akan tidak kuat.

Setelah dikembalikan, pemerintah Australia tentu akan menjaga “keselamatan” operasi “bersama” tersebut dengan tidak membiarkan para wartawan itu tampil di publik. Singkatnya mereka tahu apa yang harus dilakukan.

Jadi untuk apa dibunuh? Apalagi dibunuh dengan ilustrasi pada adegan film Balibo tersebut. Tapi kondisi dilapangan sangat berbeda, komunikasi pada saat itu tidak seperti sekarang. Sebelum instruksi datang dari Jakarta tembakan dari arah persembunyian para wartawan itu telah memancing tembakan balasan dari TNI yang menyebabkan mereka tewas semua oleh peluru TNI.

Memang pada saat setelah itu ditemukan sepucuk senjata di ruang persembunyian para wartawan itu. Tapi itu senjata milik siapa? Saya ragu itu miliki para wartawan yang mencoba membela diri. Sementara perkiraan tembakan itu adalah usaha dari Fretilin untuk menyelamatkan para wartawan yang terkepung dari TNI. Tepatkah demikian?

Tidakkah Fretilin yang tahu persis aspek pertempuran itu melakukannya justru untuk memancing TNI membalas tembakan yang sudah diperhitungkan akan menewaskan para wartawan tersebut. Tembakan itu arahnya dari persembunyian wartawan, tak mungkin rasanya para wartawan itu menembak dengan hanya menggunakan sepucuk senjata yang ditemukan itu sementara mereka tahu sudah dikepung TNI.

Diawal film ketika Ramos Horta membujuk Roger East untuk mau membantunya menjadi kepala kantor berita resmi Timor Leste, Horta tak menceritakan bahwa dirinyalah yang menempatkan kelima wartawan asing tersebut di Balibo, saya kira ini adalah suatu tanda upaya untuk menutupi perannya pada insiden tersebut kepada Roger hingga ia bersedia bergabung.

Horta dan kru film Balibo (Vivanews.com)

Sementara ketika pemutaran perdana film Balibo ini di Australia, Ramos Horta yang mendapat anugerah hadiah nobel perdamaian itu justru memberi komentar yang sama sekali tidak mencerminkan semangat pembawa perdamaian dengan melontarkan pernyataan yang sangat provokatif.

Mereka tidak hanya dieksekusi. Dari yang saya ingat saat itu, salah satunya disiksa secara sangat sangat brutal.

Padahal begitu perihnya pengorbanan di kedua belah pihak hingga ada kesepakatan politik antara kedua negara Indonesia dan Timor Leste untuk menutup luka lama ini dan menatap kedepan bersama.

Semua itu tak ada artinya bagi Horta. Dia sangat terlatih mempermainkan sentimen pihak pihak yang berseteru. Bahkan bisa jadi film Balibo ini, film yang menjadikan Horta sebagai tokoh sentral dan seolah olah tak ada tokoh lain yang berperan dalam kemerdekaan Timor Leste, bahkan Xanana Gusmao pun tak dikisahkan dalam film ini. Mirip propaganda film G30S/PKI.

17 Komentar

Filed under politik

Teori Konspirasi Bom Marriot 2

Pagi 17 Juli, jam sembilanan saya terbangun oleh telephone dari sepupu di Bali yang menanyakan perihal bom di hotel Marriot Kuningan Jakarta. Saya kaget dan langsung online dan di twitter telah ramai tweet tentang bom ini.

Sejak awal saya bertanya-tanya siapa pelaku pemboman kali ini. Hubungan AS dan Timur Tengah tidak sedang memanas, bahkan cenderung lebih baik sejak Obama terpilih menjadi Presiden.

Hotel J.W Marriot adalah hotel yang penjagaan keamanannya sangat ketat karena sudah pernah dibom sebelumnya. Perlu strategi dan perencanaan yang sangat matang untuk meledakan bom kembali disana.

Noordin M Top adalah teroris yang diduga menjadi dalang dari pemboman ini oleh beberapa pengamat seperti Sidney Jones. Opini Sidney Jones ini akan menggiring spekulasi kearah dalangnya adalah M Top semata dan tidak terkait jaringan sebelumnya yaitu JI.

Pelaku teknis bom bunuh diri dilapangan memiliki ciri yang sama dengan jaringan M Top. Tapi apakah ini murni design dari M Top sendiri? Dengan melihat bagaimana kondisi jaringan M Top sekarang yang sudah tidak seperti dulu lagi ketika Dr Azhari dan Imam Samudra masih hidup, saya meragukan mereka sendiri bisa melakukan semua ini.

Faktor faktor seperti tingkat kesulitan yang tinggi untuk melakukan pemboman kembali di Marriot, kondisi jaringan M Top yang sudah tidak seperti dulu lagi, kondisi politik di Timur Tengah yang tidak sedang memanas, membuat saya mensinyalir bahwa pelakunya tidak dalam format seperti yang dituduhkan oleh Sidney Jones.

Lalu apa? Melihat timing dari pemboman ini patut dapat diduga motifnya adalah politik. Cuma saja mesti hati hati untuk tidak terplot oleh pidato SBY beberapa jam setelah bom.

Banyak pihak yang sangat berkepentingan dengan siapa yang akan jadi Presiden RI nanti. Lawan politik SBY tentu saja berkepentingan tapi apakah mereka pelaku pemboman? Sebagian orang melihat SBY melalui pidatonya seperti ingin menyiratkan kearah situ.

Siapa Presiden RI dikemudian hari akan menentukan nasib kepentingan kepentingan banyak pihak di Indonesia. Indonesia adalah negara yang strategis tidak saja dalam kawasan Asia tapi juga dunia.

Sejak kampanye pilpres isu kepentingan kepentingan ini sudah menyeruak. Mulai dari isu neoliberal yang didaulat sebagai wakil kepentingan asing di Indonesia. Tidak berlebihan juga kalau saya katakan asing sangatlah ingin presiden terpilih nanti dapat mengakomodasi kepentingan mereka. Entah kepentingan ekonomi maupun politik.

Konstalasi kekuatan capres terbagi dua: SBY-Boediono lawan Mega-Prabowo dan JK-Wiranto. Jika SBY mengusung visi yang lebih pro investasi asing maka lawan politiknya pasti akan sebaliknya. Para investor asing tentu tak mau bukan SBY yang terpilih. Tapi mereka tidak mau ikut campur urusan politik dalam negeri seperti mencurangi pilpres misalnya. Mereka juga mau melihat Indonesia menjadi negara yang demokratis.

Melihat perkembangan perhitungan suara yang mengarah kepada kemenangan SBY maka mereka bisa berbesar hati. Tapi surut lagi setelah melihat gelagat bahwa hasil pilpres ini bisa di gugat melalu MK jika cukup bukti bahwa pilpres tidak beres. Bukti yang paling krusial untuk dapat menggugat pilpres adalah DPT yang kacau balau. Jika bukti bukti itu dapat meyakinkan MK maka pilpres dapat diangap tidak sah dan harus diulang. Kacau balau kalau begini.

Melakukan intervensi seperti di Irak/Iran akan merusak Indonesia sebagai negara yang sudah mengarah ke demokrasi. Usaha yang dilakukan oleh Mega-Prabowo untuk menggugat pilpres melalui MK sangat mengkhawatirkan pihak yang ingin melihat SBY-Boediono segera dilantik.

Melihat bagaimana kondisi sosial-politik di Indonesia dimana keadaan keamanan yang pernah cacat oleh peristiwa pemboman teroris sangat mungkin dilakukan pengalihan perhatian melalui operasi intelijen dengan modus terorisme.

Operasi intelijen dengan modus terorisme ini akan memberikan dampak politik yang sempurna antara lain:

  • Tidak memiliki dampak merusak sendi sendi demokrasi Indonesia secara langsung karena masyarakat percaya yang salah adalah teroris.
  • Proses gugatan pilpres ke MK oleh Mega-Prabowo menjadi terganggu karena Prabowo memiliki profil masa lalu yang dapat di mis-identifikasi sebagai pelaku pemboman.

Seperti layaknya operasi intelijen, pelaku selalu dari komunitas lokal yang gampang diperalat. Golongan garis keras yang fanatik sangat mudah diperalat untuk kepentingan ini. MOSAD melakukannya di Palestina terhadap HAMAS yang dikemudian hari berbalik merepotkan mereka. CIA melakukannya di Afganistan melalui Osama bin Laden untuk memerangi Rusia yang dikemudian hari juga berbalik menghantam Amerika.

Sementara itu para pengamat Barat akan terus memberikan pencitraan dimedia bahwa ini murni terorisme dengan kondisi yang sangat spesifik dan cenderung dipaksakan. Ditambah lagi CIA sekarang sedang membentuk sebuah komisi yang akan membantu mengungkap siapa pelaku peledakan bom aneh kali ini.

Bisa ditebak hasilnya siapa…

Ini juga bisa menjadi bukti kenapa M Top tidak tertangkap. Karena dibutuhkan sosok seperti M Top pada situasi yang seperti ini. Konsep jangan dilumpuhkan dan cukup dilemahkan saja sudah teruji sejak jaman VOC dimana oara Ketju merajalela di kerajaan Mataram.

Cuma saja hasilnya tidak pernah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya…

31 Komentar

Filed under politik

Usulan Solusi Caleg Perempuan

Prof Jimly

Prof Jimly

Pro kontra menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan pemilu menggunakan suara terbanyak dengan membatalkan sistem penetapan caleg berdasarkan nomor urut dalam UU Pemilu Legislatif.

Apalagi putusan MK tersebut tidak bulat tapi ada dissenting opinion atau pendapat berbeda dari hakim Maria Farida Indrati, salah satu hakim dan satu satunya hakim perempuan di MK.

Jakarta, Kompas – Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pemakaian sistem nomor urut dalam penetapan calon anggota legislatif dinilai merugikan caleg perempuan. Pasalnya, penghapusan sistem nomor urut membuat perlakuan khusus terhadap perempuan melalui kuota 30 persen tidak efektif. Putusan itu dinilai melanggengkan nilai patriarkis.

Keterwakilan perempuan di parlemen masih dirasakan sangat kurang. Dilihat dari pengalaman tahun 2004.

…fakta yang cukup ironis dalam pemilu 2004 ternyata hanya menghasilkan prosentasi anggota legislatif perempuan dari semua partai sebesar 11,09% atau 61 orang dari 550 kursi yang sedia di DPR RI.

Kenyataan sama pahitnya juga terjadi ditingkat DPRD Provinsi yang hanya mencapai 15%, dan di tingkat DPRD Kabupaten/ Kota – yang lebih menyedihkan lagi, yakni hanya 2%.

Sementara itu, hasil yang cukup lumayan (meski di bawah 30%) diperoleh perempuan pada lembaga baru Dewan Pimpinan daerah (DPD), yakni sebanyak 21,09% (www.kpu.go.id)

Karena itu MK mendukung affirmative action yang disambut suka cita tapi kemudian dengan putusan ini. Menurut hakim Maria, sistem suara terbanyak yang ditetapkan MK sangat merugikan perempuan.

“Tujuan tindakan affirmative adalah mendorong jumlah perempuan lebih banyak di parlemen. Sehingga menggantinya dengan ‘suara terbanyak’ adalah identik dengan menafikan tindakan affirmative tersebut,” jelas Maria.

Beragam reaksi. Selain pendapat hakim Maria ada juga pendapat dari caleg perempuan yang mendukung putusan MK, Wanda Hamidah yang wawancaranya dimuat oleh TempoInterkatif.com:


Mahkamah Konstitusi Selasa (23/12) lalu memutuskan, cara penetapan calon legislator terpilih dengan suara terbanyak. Bagaimana menurut Anda?

Bagi saya itu sebuah kemajuan. Sebab, selama ini kita dengan lantang meneriakkan demokrasi, tetapi ternyata esensi dari nilai demokrasi yaitu kedaulatan di tangan rakyat malah enggak dijalankan. Nilai itu seolah dinafikan dengan mekanisme nomor urut. Sehingga, suara rakyat seolah diabaikan.

Dan bagi saya, sebetulnya itu bukan hal yang baru. Karena partai dimana saya saat ini aktif, jauh-jauh hari sebelumnya, telah menyuarakan mekanisme dengan suara terbanyak itu di Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi ditolak oleh partai-partai lain.

Dengan cara suara terbanyak itu pula, benar-benar adil. Karena mereka yang telah berjuang keras, dan benar-benar dipercaya oleh banyak orang lah yang jadi wakilnya. Sehingga, hanya mereka yang benar-benar berkeringatlah yang berhak menjadi wakil.

Ini tentu sebuah pendapat yang baik dengan semangat demokrasi yang tinggi. Tentunya pendapat Wanda bukan suatu usaha untuk tidak mendukung usaha untuk meningkatkan keterwakilan perempuan diparlemen sebagai upaya pemberdayaan perempuan di bidang politik.

PBB mengeluarkan resolusi pemenuhan 30 persen kuota perempuan di lembaga legislatif sebagai suatu upaya bahwa kuota tersebut sebagai jaminan atas hak perempuan untuk turut aktif dalam perpolitikan nasional.

Diberbagai negara bisa kita lihat kuota ini diberlakukan.

Di Italia, perempuan harus memperoleh 50% dari surat suara Representasi Proporsional (RP), di Argentina (30%), dan di Brazil (20%). Hal tersebut juga telah diusulkan untuk Majelis Rendah India (Lok Sabha). Kuota-kuota semacam itu biasanya dirasakan sebagai mekanisme transisional untuk menempatkan dasar bagi penerimaan yang lebih luas atas perwakilan perempuan.

Pemilihan berdasarkan suara terbanyak dianggap menafikan affirmative action 30% kuota perempuan. Bagaimana itu bisa terjadi?

Jadi begini ceritanya…

Masing masing partai memiliki daftar urut calegnya. Ketentuan yang lama mengatur daftar bakal caleg dalam setiap 3 (tiga) orang bakal caleg terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal caleg.

Saya akan buat ilustrasi sederhana. Misalnya sebuah partai memiliki daftar caleg sesuai ketentuan sebagai berikut:

  1. Rasyid (laki) (10 suara)
  2. Andy (laki) (6 suara)
  3. Rahma (perempuan) (5 suara)
  4. Adrian (laki) (8 suara)
  5. Putra (laki) (9 suara)
  6. Meutya (perempuan) (7 suara)

Jika jatah yang didapat adalah 3 kursi dan dengan aturan pemilihan berdasarkan nomor urut maka caleg yang jadi adalah: 1. Rasyid (10 suara), 2. Putra (9 suara), dan 3. Rahma (5 suara).

Sedangkan jika dengan jatah 3 kursi dan ketentuan pemilihan berdasarkan suaar terbayak maka caleg yang jadi adalah: 1. Rasyid (10 suara), 5. Putra (9 suara), dan 4. Adrian (8 suara).

Bisa dilihat mekanisme pertama tidak adil karena Rahma bisa masuk walau mendapat suara yang lebih sedikit dari Putra dan Adrian. Tapi kuota 30% bisa terpenuhi.

Sedangkan pada mekanisme kedua bisa adil karena caleg yang jadi adalah memang yang suara terbanyak tapi kuota 30% tidak terpenuhi.

Lantas bagaimana?

Jalan jalan di facebook nyasar ke wallnya Prof Jimly Asshiddiqie.

Usulan Prof Jimly

Usulan Prof Jimly

Binggo… saya setuju…

Partai bikin dua daftar caleg terpisah, satu untuk laki laki dan satu lagi untuk perempuan.

Caranya, dlm penentuan kursi nanti, atur perhitungan melalui 2 daftar urut per jenis kelamin. Lalu ditentukan bhw setiap 3 calon jadi, 1 di antaranya harus berasal dari daftar urut kelamin yang berbeda.

Hasilnya bisa 1 perempuan 2 laki2, atau 2 perempuan 1 laki2. Dg begitu jadi cespleng dan adilkan?

Soalnya, ptsn MK sama sekali tdk menolak adanya kuota perempuan yg memang dijamin berdasarkan Pasal 28H ayat (2) UUD45. Namun, dg sistem pemisahan daftar urut tsb, semua jadi beres & cespleng, dan malah tdk bernuansa memberi perlakuan khusus kepada siapa2.

Baik laki2 ataupun perempuan punyai peluang yg sama, yaitu setiap 3 kursi, 1 diperuntukkan lawan jenis.

Sebarkan saja dulu ide ini ke semua aktifis perempuan, agar mereka perjuangkan daripada marah2 sama MK. Bila perlu, boleh ketemu saya utk rincian penjelasannya.

Sebuah usulan yang bagus sekali. Dengan demikian ketidak adilan yang terjadi pada ilustrasi saya diatas tak akan terjadi. Kuota 30% tetap terpenuhi dan suara terbanyak juga terpenuhi karena suara terbanyak yang dimaksud adalah dari masing masing daftar.

Bagaimana memberi payung hukumnya? Masih dari wallnya Prof Jimly.

Usulan Payung Hukum

Jadi cukup dengan Peraturan KPU saja katanya.

Bagaimana setuju? kalau ya tolong disebarkan…

2 Komentar

Filed under politik

Sumpah Pemuda Bukan Sumpah Palapa

Seberapa “berbahaya”-kah Sri Sultan HB X bagi lawan lawan politiknya? Mereka akan melihat bagaimana masyarakat merespon Sultan. Tapi yang jelas ada orang yang panik dengan jelas jelas melarang Sultan mencalonkan diri sebagai capres.

Sampai sampai Amien Rais sebagai salah satu caprespun menanggapi orang itu dengan mengatakan:

Kalau boleh memberikan saran, sebagai teman, saya harap Pak Yudhoyono jangan sampai mengalami situasi panik atau malah terkena paranoid. Biarkanlah capres-capres itu maju. Yang laki-laki, perempuan, yang muda, yang di luar Jawa atau pun yang di Jawa. Biarkan rakyat yang mengatur.

Ini menarik. Apa yang membuat Sultan menjadi diperhitungkan adalah melihat apa yang ditawarkan. Sultan menawarkan wacana perubahan dengan membangun nation building. Jargon Sultan adalah “Apa Bisa Tahan?“. Menjawab keingintahuan masyarakat SCTV dalam progam acara Barometer menampilkan Sri Sultan HB X sebagai narasumber dengan teleconference dari Jogja.

Dalam dialog itu dipandu oleh host Rosianna Silalahi dan dua orang panelis masing masing sejarawan Anhar Gonggong dan pengamat politik Rocky Gerung. Pada sesi sesi awal kedua narasumber ini banyak mempertanyakan masalah kalkulasi politik yang dilakukan oleh Sultan hingga berani maju sebagai capres.

Anhar menganggap deklarasi Sultan terlalu cepat karena masih belum terlihat dukungan yang signifikan dari partai politik. Idealnya menurut Anhar masih 3 atau 4 bulan lagi. Lalu Sultan menjawab bahwa justru belum terlihat dukungan karena belum ada kejelasan sikap dari dirinya apakah bersedia atau tidak maju sebagai capres. Jadi menurut Sultan pilihan waktunya sudah tepat.

Kemudian ketika dipertanyakan partai yang mendukungnya adalah partai gurem, Sultan menjawab bahwa partai partai besar pun belum dengan eksplisit menentukan capresnya. Hanya partai Demokrat dan PDI-P yang secara resmi telah menetapkan capresnya sehingga masih ada kemungkinan buat dirinya untuk meraih dukungan partai partai politik yang belum menentukan capresnya.

Menanggapi pertanyaan bahwa kenyataan Sultan adalah seorang Raja Jawa, Sultan menjawab:

Betul tapi saya juga harus mengajari rakyat Jogjakarta bahwa kita tunduk pada demokrasi, tidak perlu ada kekhawatiran kalau saya jadi Presiden ada sebagain rakyat yang takut saya dikritisi, itu adalah konsekuensi dari demokrasi.

Saya sebagai Gubernur pun dikritisi masyarakat, jadi Presiden juga demikian, itu konsekuensi demokrasi. Tidak ada pemimpin yang dikritisi lantas menurunkan derajatanya, pilihan menjadi pemimpin, konsekuensi harus terjadi.

Dari sekian pertanyaan yang paling menarik adalah ketika Rocky Gerung menanyakan sikap Sultan akan komitmennya pada Pluralitas dan Bhineka Tunggal Ika mengingat Sultan mendeklarasikan kesiapannya maju sebagai capres di Pisowanan Agung tepat pada tanggal 28 Oktober.

Menyoal pluralitas yang menurut Rocky Gerung adalah nilai jual Sultan, Rocky mengajukan pertanyaan:

Kita tahu bahwa sumpah pemuda itu hanya tiga. Mengaku bertanah air satu, mengaku berbangsa satu dan menjunjung bahasa yang satu. Bayangkan misalkan kalau 80 tahun yang lalu ditambahkan satu lagi yaitu mengupayakan agama yang satu, maka ancaman intoleransi akan menjadi sangat berbahaya.

Saya melihat justru akhir akhir ini ada semacam kecemasan bahwa Sumpah Pemuda itu akan dibikin plus, dengan upaya untuk memperlihatkan bahwa ada hegemoni didalam urusan agama mayoritas.

Dan konlifk itu kita saksikan di Jogja, di Bali, dan itu bisa menjadi hambatan yang sungguh luar biasa buat anda karna jumlah kekacauan akan meningkat dan kualitas puting beliung akan dimulai di Jogja karena anda akan diuji disitu, dan ujian itu yang akan menentukan apakah anda sanggup meneduhkan puting beliung itu dalam skala nasional, saya ingin anda memberi semacam ketegasan dalam soal soal semacam tadi.

Kemudian Sultan menjawab:

Saya punya pendapat begini bapak. Bangsa kita sudah dari awal mengatakan yang berbeda itu menaytakan diri satu, jadi yang berbeda beda itu adlah kekuatan bukan kelemahan dan kita sanggup untuk menjadi suatu bangsa.

Jadi jangan ada yang bicara dibumi republik ini orang mengatakan mayoritas dan minoritas. Karena begitu ada mayoritas akan timbul dominasi, sedangkan yangbesar dan yang kecil punya kontribusi sama, untuk memberi kontibusi pada bangsa ini.

Saya mendengarkan enak lagu angin mamri dari ujung pandang, saya juga mendengarkan lagu yang enak sing sing so maupun lagu lagu yang lai dari propinsi yang lain, dari etnik yang lain. Itu adlah kontirbusi untuk bangsa ini, kenapa harus ada dominasi, kita bukan sumpah palapa tapi sumpah pemuda, kenapa saya di jogja membuka seminar memukul pake gong, kenapa di Papua juga diharuskan pake gong, kenapa tidak pakai Tifa, itu adalah dominasi saya tidak akan pernah sepakat dengan itu.

Jawaban itu menarik perhatian Anhar Gonggong yang kemudian memberikan pertanyaan:

Sultan mengatakan sumpah pemuda bukan sumpah palapa, tapi dalam perkembangan sejarah kita setelah merdeka justru ke-Indonesian kita itu mau dibangun dengan sumpah palapa, bagaimana pendapat anda?

Kemudian Sultan menjawab:

Jaman Suharto menganut sentralistik, tidak dimungkinkan orang lain berbicara lain dan dilakukan Jawanisasi, apa bedanya dengan sumpah palapa? Hanya caranya dulu Mojopahit menaklukan etnis lain kalau kini pendekatannya Jawanisasi, bentuk adalah sama, itu tidak boleh terjadi, karena kita sudah sepakat dari yang berbeda beda itu menyatakan diri satu sebagai bangsa.

Kemudian Anhar memotong dengan pertanyaan lanjutan:

Maaf saya potong, strategi apa yang akan anda gunakan untuk memotong itu dalam arti kata saya mengamati semau birokrasi kita, semua lingkungan pemerintahan kita, adalah masih berpegang pada pemahaman sumpah palapa daripada sumpah pemuda dalam pengertian realitasnya.

Sultan menjawab:

Saya tidak yakin kalau mereka yang ada di Sumatra, Kalimantan sampai Papua menerima apa yang dikatakan sumpah palapa. Saya rasa itu tidak akan pernah terjadi. Itu mungkin hanya persepsi orang Jawa yang ingin mendominasi

Mendengar jawaban Sultan Rossi dan Panelis terlihat lega. Kemudian dialog berlanjutr ke hal hal lain seperti bagaimana dengan isu mendompkleng popularitas orang tua. Sultan menjawab bahwa tidak mungkin menghapus sosok orang tuanya tapi mereka lahir diera dan jaman yang berbeda sehingga memiliki tantang yang berbeda pula.

Kemudian Rocky Gerung melanjutkan dengan mempertanyakan kenapa Sultan jarang bicara soal masalah feminisme, yang banyak bicara soal itu adalah istri Sultan, GKR Hemas. Sultan hanya menjawab singkat bahwa tentu antara suami istri ada koordinasi, jadi tidak berjalan sendiri sendiri.

Jawaban Sultan itu disambut derai tawa Rossi…

Diakhir dialog Rossi meminta kesimpulan dari para panelis tentang kekuatan dan kelemahan Sultan sebagai capres 2009.

Jawaban dari masing masing panelis:

Anhar Gonggong:

  • Kekuatan: merakyat, tidak mudah menjadi merakyat
  • Kelemahan: bila rakyatnya (Jogja) tidak menginginkannya jadi Presiden menjadi maka selesailah dia

Rocky Gerung:

  • Kelemahan: publik masih menganggap Sultan masih bergaya lokal
  • Kekuatan: setia pada ide ide pluralisme

Menurut saya, rakyat sudah bosan dan tidak percaya lagi berbagai macam tokoh yang sudah pernah naik ke panggung politik nasional. Rata rata mengalami sindrom kekuasaan yakni lupa dengan janji ketika telah berkuasa.

Kekuatan Sultan menurut saya adalah akseptablitasnya yang cukup luas, komitmen pada pluralitas dan tentu saja Integritas. Banyak golongan yang sebelumnya berseberangan dalam masalah masalah kebangsaan dan kebhinekaan tapi mereka dapat menerima sosok Sultan.

Teorinya tentang sumpah pemuda bukan sumpah palapa sangat memberi arti pada komitmen kebhinekaan tanpa hegemoni dan dominasi. Masalah in masih krusial sekarang ini. Kecenderungan promordial masih kuat di masyarakat kita. Sosok Sultan saya rasa bisa menenteramkan.

Sekarang tinggal bagaimana memilih cawapres yang akan menhandle masalah ekonomi. Menkeu Sri Mulyani mungkin bisa dipasangkan tapi Sri Mulyani tak punya basis partai. Nilai jualnya adalah beliau ekonom yang tangguh dan seorang wanita. Tapi itu masalah kalkulasi politik yang bisa dicarikan solusi potitiknya. Ada yang mau usulkan cawapres buat Sultan?

2 Komentar

Filed under politik

Keistimewaan Jogjakarta

Dalam Pisowanan Agung kemarin (28 Oktober 2008, tepat hari Sumpah Pemuda ke 80) Sri Sultan Hamengku Buwono X mendeklarasikan kesediaan dan kesiapannya maju sebagai capres 2009. Ini mengundang beragam reaksi baik dari masyarakat maupun lawan lawan politiknya.

Menjelang tahun 2009 tensi politik semakin tinggi, sensitifitas yang tinggi membuat manuver para politisi menjadi rentan masalah. Terutama bila manuver itu dilakukan oleh tokoh yang dianggap “berbahaya” oleh lawan politiknya.

Masih ingat dulu waktu Amien Rais mengkritisi SBY lantas SBY marah dan membuat tanggapan dalam konferensi PERS, dalam pidatonya itu (Koran Tempo, 26 Mei 2007) menghitung ada 13 kali SBY menyebut nama Amien Rais dengan wajah geram.

Kemudian sekarang JK yang disomasi oleh Wiranto karena dianggap melakukan black campaign terhadap dirinya dengan menyebut ada penumpang gelap dalam konvensi capres Partai Golkar 2004.

Sikap Sri Sultan ini seperti respon atas komentar SBY yang mengatakan jika Sultan ingin jadi Raja sekaligus maka Gubernur maka itu hanya ada dalam ketoprak. Muncul juga istilah agar sistem Monarkhi Absolut di Yogyakarta segera bisa diakhiri dan berganti Monarkhi Konstitusional.

Ini mengundang reaksi yang keras dari masyarakat Jogja karena menganggap SBY tidak memahami sejarah Jogja. Bagi rakyat Jogja demokrasi yang sesungguhnya bukan pada prosedur melainkan pada substansi yakni kehendak rakyat. Ini adalah keinginan rakyat Jogja itu sendiri yang oleh Budayawan Cak Nur dilukiskan dalam narasi:

Wahai Indonesia…

DIY bukan propinsi kerdil yang dengan tolol ingin merebut dirinya untuk dimasukkan ke dalam keranjang yang bernama keistimewaan.

DIY bukan daerah jumud dengan penduduk yang berpikiran beku sehingga ingin menegakkan feodalisme dan kebanggaan kosong dari masa silam.

DIY bukan wilayah yang dihuni oleh warganegara yang butahuruf sehingga tidak memiliki pemahaman dan apresiasi terhadap apa yang disebut demokrasi.

DIY juga tidak punya nafsu untuk memamerkan peran warga terbaiknya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang pada momentum paling awal turut mendukuni lahirnya jabang bayi yang bernama Indonesia Raya.

Di rumah beliau yang bernama Ngayogyakarta Hadiningrat, yang saat itu juga beliau lebur, beliau relakan untuk menjadi bagian dari suatu keindahan baru yang bernama Republik Indonesia.

Bahkan rumah dan tanah beliau itu secara cuma-cuma beliau ikhlaskan untuk menjadi Ibukota Republik Indonesia, tanpa pernah menagih apapun sampai hari ini.

Keistimewaan Ngayogyakarta Hadiningrat bukanlah tagihan kepada Republik Indonesia agar Negara baru itu mengakuinya, sebab Ngayogyakarta Hadiningrat sudah lahir jauh sebelumnya, sudah ada, sudah hidup, bahkan turut menghidupi suatu proses perjuangan yang kemudian melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ngayogyakarta Hadiningrat adalah istimewa, bukan minta diistimewakan.

Dalam sejarahnya Indonesia telah melakukan “perkawinan” dengan Keraton Ngajogjakarta Hadiningrat dengan Rajanya pada waktu itu Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Jogjakarta awalnya adalah bukan bagian dari Republik Indonesia. Jogja bergabung dengan RI setelah Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengirim surat kepada Bung Karno yang isinya menyatakan bahwa Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan bagian dari Republik Indonesia, berbentuk kerajaan dan berhubungan secara langsung dengan Pemerintah pusat serta bertanggung jawab terhadap Presiden RI.

Inilah yang dimaksud dengan status Istimewa. Walaupun Jogjakarta integral dalam RI, tapi memiliki sistem pemerintahan sendiri, yaitu kerajaan dengan Sultan sebagai pemimpinnya. Kemudian Bung Karno juga membalasnya dengan piagam kedudukan Jogjakarta:

Kami Presiden Republik Indonesia menetapkan :

Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah ingkang kaping IX ing Ngayogyakarta Hadiningrat,pada kedudukannya dengan kepercayaan bahwa Sri Paduka Kanjeng Sultan akan mencurahkan segala pikiran,tenaga,jiwa dan raga untuk keselamatan daerah Yogyakarta sebagai bagian Republik Indonesia.

Jakarta 19 Agustus 1945
Presiden Republik Indonesia

Adanya piagam seperti ini menjamin keberlangsungan sistem ini di kemudian hari. Walaupun Sri Sultan HB IX tak pernah meminta piagam tersebut karena sosok Sri Sultan IX yang ikhlas dalam perjuangan.

Bisa kita ingat bagaimana Sri Sultan HB IX bersedia menjadikan Jogjakarta sebagai Ibu Kota Indonesia tahun 46, belum lagi peran Sri Sultan HB IX dalam Serangan Umum 1 Maret 1949. Sultan juga menghibahkan sebagian tanahnya untuk dibangun sebagai kampus UGM.

Itu semua membuat para pemimpin Indonesia pada waktu sangat menghormati Sultan Jogja sebagai aset bangsa dengan wilayah yang istimewa. Bung Karno pernah meminjam legitimasi Keraton Jogja dengan dilantiknya Bung Karno didalam keraton. Bahkan Pak Harto juga pernah meminjam legitimasi Sultan dengan menjadikan beliau sebagai wapres pertama.

Namun demikian SBY masih belum bisa mengambil keputusan tegas tentang RUU Keistimewaan DIY. Status Sultan masih digantung dengan diperpanjangnya masa jabatan Gubernur selama 3 tahun untuk memberi waktu penyelesaian RUUKDIY tersebut.

Bisa jadi lambatnya pengesahan RUU tersebut diwarnai oleh kalkulasi politik tertentu. Mengingat Sultan adalah sosok yang “berbahaya” diranah politik. Dari komentar SBY yang terkesan sinis dengan mengatakan jabatan Gubernur sekaligus Sultan adalah mirip ketoprak itu mencerminkan kegundahan.

Gubernur tanpa pemilihan adalah tidak demokratis menurut SBY. Menurut Sultan menuruti kehendak rakyat adalah demokrasi. Rakyat Jogja berkehendak Sultan sebagai Gubernur. Lalu kalau memang itu kehendak rakyat kenapa tidak diikuti saja pilkada, toh juga akan menang kalau memang itu kehendak rakyat jogja.

Disini terjadi perbedaan pemahaman demokrasi. Sultan sebagai Raja harus memiliki kekuatan politik yang legitimate untuk memerintah. Itu adalah konsep dasar yang dipahami rakyat Jogja sebagai warga sebuah kerajaan.

Tidak sulit untuk mewujudkannya sekarang karena HB X masih sangat diendorse oleh rakyat Jogja. Tapi kenapa rakyat Jogja mau agar keistimewaan itu mencakup jaminan Sultan Jogja adalah Gubernur. Ini karena nature dari keinginan untuk men-survive-kan konsep tersebut dimasa depan.

Mirip seperti spesies yang dilengkapi dengan kemampuan bereproduksi untuk menyelamatkan spesiesnya dari kepunahan. Sultan sebagai kepala pemerintahan adalah identitas Jogjakarta dari 1755 hingga sekarang. Rakyat Jogja tak mau kepunahan “spesies”-nya dalam bentuk apapun.

Bisa dipahami karena telah menjadi trauma selama berabad abad di kerajaan Mataram dan sempalannya. Ketika Mataram terbelah menjadi Surakarta dan Jogjakarta, ada seorang Pangeran yang tak mau berdamai dengan Belanda. Dengan kelicikan Belanda berhasil membujuk dua Raja Hamengkubuwono I dan Pakubuwono III untuk ikut memerangi Pangeran tersebut.

Tapi sang Pangeran yang dijuliki Pangeran Sambernyowo ini terus melawan hingga gerilya kehutan hutan. Daripada memilih perang terus menerus yang menghabiskan banyak biaya maka Belanda diam diam memprakarsai perdamaian dengan Pangeran Pemberontak tersebut melalui dua Raja senior PB III dan HB I. Dua raja tersebut melakukan pendekatan kekeluargaan agar sang Pangeran berhenti memberontak.

Perdamaian terjadi tapi sang Pangeran tak mau kekuatan militernya dilucuti. Belanda mengijinkan dan sebuah keraton junior didirikan dengan nama Puro Mangkunegaran, dengan Adipatinya Mangkunegoro I, setingkat dua Raja yang lain dengan wilayah kekuasaan sendiri dan angkatan terbesar diantara dua kerajaan sebelumnya.

Namun apa yang terjadi setelah Mangkunegoro I wafat. Wilayahnya dikurangi oleh Belanda, angkatan perangnya dilucuti, kekuasaan politiknya dipreteli. Itu juga yang terjadi pada kerajaan lainnya, setelah para Rajanya wafat dan diganti oleh penerusnya.

Apa yang dilakukan oleh para Raja dan rakyatnya itu hanyalah menyimpannya dalam hati dan sebagai pelampiasan mereka hanya berkesenian. Generasi demi generasi selalu saja terjadi pemangkasan pada sendi sendi kehidupan masyarakat Mataram terutama aspek sosial-politik.

Kekuatan militer keraton sudah selesai pasca kemerdekaan, kekuasaan politik tinggal Jogja saja. Kini gejala yang sama muncul kembali, reflek sosial yang muncul bisa terlihat akarnya kebelakang. Wacana yang dipakai sekarang adalah demokratisasi, betapapun usaha dari Sultan HB IX dan HB X untuk menunjukan bahwa bentuk monarkhi Jogja bisa hidup berdampingan dan selaras dengan demokrasi seperti tak berpengaruh.

Memang yang menjadi pertanyaan besar adalah jika monarkhi Absolut tidak menjadi masalah sekarang tapi berpotensi bermasalah dikemudian hari. Jika itu terjadi maka monarkhi Jogja akan mencari jalan keluarnya karena paradigma yang sudah disabdakan oleh Sultan HB IX maupun HB X adalah kekuasaan untuk rakyat.

Bisa saja diambil model seperti jaman Belanda dulu. Sultan kepala daerah tapi kepala pemerintah diberikan kepada Patih Danuredjo. Dahulu Patih ini berketurunan, jadi ada Danuredjo I, II dan seterusnya dan merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah Belanda.

Semenjak Patih Danuredjo terakhir wafat jaman HB IX tahun pra kemerdekaan, HB IX tak mengangkat Patih baru karena memang tak menginginkan jabatan Patih itu ada, sebab Patih harus disetujui oleh Belanda dan akan memonitor dan menjalankan pemerintahan sehari hari.

Model yang sama bisa kita pakai untuk permasalahan kali ini. Patih sekarang bisa diangkat kembali bukan oleh pemerintah tapi oleh rakyat dalam Pilkada. Sultan bisa mengusulkan dan menyetujui. Bagaimana matangnya tentu perlu pemikiran yang dalam untuk keistimewaan Jogja dan pluralitas Indonesia.

5 Komentar

Filed under politik

Polarisasi Kontroversi RUU Pornografi

Sebuah kontroversi kerap disertai dengan polarisasi pandangan. Pandangan yang tidak memberi ruang pada selain dua kutub hitam atau putih, kiri atau kanan, nasionalis atau religius, menolak atau mendukung.

Jika seseorang terjebak dalam polarisasi maka dia akan kehilangan kejernihan pandangan. Padahal kejernihan itu penting untuk melihat duduk persoalan yang sebenarnya. Karena itu saya tak pernah membiarkan diri terjebak didalamnya.

Kontroversi RUU Pornografi (RUUP) mempertontonkan polarisasi yang gamblang. Kutubnya adalah menolak atau mendukung. Terjadi bias disana sini yang menurut saya memprihatinkan.

Berbagai argumen dan aksi dari masing masing pihak dimunculkan secara serampangan menambah kontras polarisasi yang pada ujungnya memperuncing konflik.

Salah satu contoh adalah aksi para penolak RUUP di depan gedung DPRD Sulut yang melakukan aksinya dengan mendemonstrasikan tarian erotis.

Tak ayal lagi para pendukung RUUP menuding para penolak RUUP adalah pendukung pornografi. Bernarkah demikian?

Kemudian contoh yang lain ketika para pendukung RUUP menyitir ayat ayat Al-Quran sebagai dasar hukum maka tak syak lagi para penolak RUUP menuding aksi itu adalah usaha jalan masuk diberlakukannya Syariat Islam di Indonesia. Bernarkah demikian?

Dua duanya tidak benar. Jadi apa yang sebenarnya terjadi adalah sebuah gejala polarisasi. Gejala yang memperlihatkan bagaimana pandangan dipaksakan untuk masuk dalam salah satu kubu menolak atau mendukung.

Saya ingin ambil contoh peran kejernihan dalam polarisasi dari perspektif sejarah.

***

Ketika Indonesia berjuang melawan kolonialisme, Bung Karno sebagai pemimpin revolusi meracik strategi untuk melawan Barat dengan cara mendekatkan diri pada lawan kapitalisme yaitu sosialisme.

Apapun yang bisa dijadikan fitur untuk melawan Barat akan diadopsi. Maka dari itu Bung Karno terkesan agak kekiri padahal Bung Karno tak pernah bersedia melebur dalam komunisme.

Kecenderungan Bung Karno pada paham kiri hanya untuk penyeimbang agar Indonesia tak terjerembab dalam arus besar ideologi dunia.

Dalam usahanya itu terjadi polarisasi yang begitu kuat dimana tentara (baca: Pak Harto) berpihak ke Barat dan PKI berpihak tentu saja ke komunisme.

Hingga sampai pada suatu saat ajaran Nasakom Bung Karno gagal ditransfer dan terjadi peristiwa yang membuat Indonesia harus menjadi korban polarisasi.

Dapat kita pahami bahwa untuk keluar dari imperialisme sangatlah sulit kalau tidak meminjam kekuatan dari lawan ideologisnya.

Sungguhpun demikian tidak mudah tanpa peran aktor politik yang piawai seperti Bung Karno. Nixon menjuluki Bung Karno sebagai figur ideal pengobrak abrik paham imperialisme Barat.

Ketika Bung Karno menggagas Indonesia adalah Amerika yang menjadi model dalam kepala Bung Karno. Sebuah bangsa yang majemuk tapi memiliki patriotisme yang mengagumkan. Tapi Amerika adalah bangsa Barat yang menjadi sponsor imperialisme.

Bagaimana mungkin Bung Karno melakukanya? Jawabannya hanya satu: kejernihan. Jika orang yang tak memiliki kejernihan maka tak akan sudi menjadikan Amerika sebagai model.

Bung Karno mampu melihat keunggulan demokrasi dalam budaya Barat tanpa harus menjadi pengusung kapitalisme. Demikian juga sebaliknya dengan kejernihan Bung Karno mampu melihat kearifan sosialisme tanpa menjadi komunis.

Mampukah kita menjadi jernih atau hanya akan menjadi korban polarisasi dan membiarkan kubu kubu setan menyeringai kekalahan bangsa ini mirip seperti kekalahan tahun 65 yang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal selama 3 dekade lebih kedepan.

***

Sekarang kita dituntut untuk dapat belajar dari sejarah tentang bagaimana bahayanya terseret masuk polarisasi kontroversi RUUP.

Kubu penolak RUUP mati matian membuat argumen untuk meligitimasi betapa berbahayanya jika RUUP tersebut diundangkan, demikian sebaliknya dengan kubu pendukung, mati-matian membuat argumen betapa pentingnya RUUP diundangkan. Masing masing tak mau melihat secara jernih persoalan yang sedang dihadapi.

Beberapa pendapat yang sering muncul dan tipikal polarisasi seperti misalnya:

RUUP akan mengancam keberagaman budaya dan kebebasan berekspresi.

Pilar keberagaman budaya adalah kebebasan berekspresi dan kreatifitas dalam berkesenian. Saya tak akan memberi teori yang berliku, yang paling efektif adalah memberikan fakta sejarah.

Contoh populer yang bisa kita lihat adalah musisi kawakan Iwan Fals yang karya karya kritik sosial terbaiknya justru lahir di era represif Orde Baru. Sebut saja seperti Umar Bakri, PHK, Wakil Rakyat, Air Mata Api, Bento, Bongkar dan banyak lagi yang menurut Eros Djarot dalam wawancara Film Kantata Taqwa di Liputan 6 Pagi SCTV 28 Sep 08 substansinya masih relevan hingga sekarang. Atau cerpen “Kematian Paman Gober” karya Seno Gumira Ajidarma yang lahir dipuncak kekuasaan Orde Baru jauh sebelum Pak Harto terbaring di RSPP.

Tapi itu contoh individu, ada contoh yang meliputi sebuah masyarakat. Pasca peristiwa Gestok tahun 65 di Bali yang berlanjut pada pemerintahan yang represif jaman Orde Baru membuat perasaan rakyat Bali sangat tertekan. Perasaan yang tertekan ini mendorong semaraknya perkembangan kesenian drama gong pada dekade 70an.

Contoh yang lebih luas adalah ketika kerajaan Mataram dipecah dua oleh Belanda dalam perjanjian Giyanti 1755 menjadi Jogjakarta dan Surakarta kemudian kekuatan militer dan politiknya dipreteli maka perasaan tertekan masyarakat Jawa menurut Sartono Kartodirdjo mengakibatkan terjadinya sofistifikasi kebudayaan yang melahirkan berbagai macam bentuk kesenian sastra, gamelan dan tarian yang kini menjadi kekayaan budaya dan andalan dalam industri pariwisata.

Jika memang kebebasan berekspresi adalah syarat mutlak berkesenian dan berbudaya maka ketika kita masuk ke era reformasi dimana kebebasan dibuka lebar seharusnya lantas bisa memberi kesempatan untuk lahirnya berbagai karya seni yang lebih berkualitas. Tapi kenyataannya itu tidak terjadi.

Sungguhpun demikian apakah lantas RUUP memang akan mengekang?

Saya melihat keleluasan telah diberikan pada pasal 14:

Pasal 14
Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai:
a.seni dan budaya;
b.adat istiadat; dan
c.ritual tradisional.

Melihat keberadaan pasal 14 dan kenyataan bahwa kreatifitas seni tak akan mampu dikekang oleh kekuatan UU atau suatu pemerintahan maka alasan RUUP akan mengekang menjadi tidak memiliki dasar yang kuat.

RUUP tidak perlu karena sudah ada UU lain

Pendapat lain yang menolak RUUP adalah karena dinilai saat ini sudah tersedia peraturan lain yang mengatur perihal pornografi seperti KUHP dan UU PERS.

Saya tidak berkompeten dibidang hukum jadi saya kutipkan pendapat Tim Pengajar dari FHUI sbb:

  • Fatmawati, SH. MH.
  • Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si.
  • Yetty Komalasari Dewi, SH. M.Li.

Dalam kaitan ini, UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 tidak menyinggung sedikit-pun tentang masalah pornografi anak (child-pornography).

Namun mengatur (senada dengan Convention on the rights of the Child 1989) bahwa anak wajib dilindungi dari ‘bahan-bahan dan material’ yang illicit dan membahayakan perkembangan jiwa dan masa depannya.

Pornografi adalah satu bentuk illicit materials yang dapat membahayakan perkembangan jiwa anak. Oleh karena itu, diperlukan suatu dasar hukum untuk melindungi anak-anak dari masalah pornografi.

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, tidak memiliki klausul yang cukup melindungi pers dan khalayak dari penyalahgunaan pornografi.

UU tentang Penyiaran No. 32 tahun 2002 juga tidak banyak mengatur dan melindungi khalayak penyiar dan pemirsa dari penyalahgunaan pornografi.

Secara fitrah manusia memang memiliki kebutuhan seksual dan tidak ada seorangpun yang berhak mengambil hak dasar ini. Namun demikian, bagaimana menggunakan kebutuhan seksual ini agar tidak memberikan dampak yang negative terhadap masyarakat luas, tentu saja perlu diatur.

Sebagai perbandingan, USA yang memiliki nilai-nilai budaya yang cenderung lebih ‘permissive’ dibandingkan Indonesia, misalnya, memiliki Child Obscenity and Pornography Prevention Act of 2002.

Di Inggris ada Obscene Publications Act 1959, dan Obscene Publications Act 1964 yang masih berlaku sampai sekarang, yang mengatur dan membatasi substansi atau gagasan dalam media yang mengarah kepada pornografi.

Kutipan legal opinion diatas menunjukan pandangan bahwa UU yang ada sekarang belum cukup dan memang dibutuhkan UU yang mengatur masalah pornografi secara khusus.

Kemudian ada beberapa pendapat penolakan yang terkait dengan kecurigaan atas usaha untuk memberlakukan syariat Islam. Pendapat tersebut antara lain:

  • RUUP adalah usaha penyeragaman budaya kearah budaya Arab
  • RUUP mencerminkan tirani mayoritas terhadap minoritas
  • RUUP memicu disintegrasi bangsa

Saya tidak melihat sama sekali ada klausul yang mengatur individu harus berbusana ala Arab. Jilbab saja dikalangan para Ulama masih berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan tidak wajib. Al-Quran pun hanya mengatur bahwa aurat harus ditutup dan tidak mengatur bagaimana cara menutupnya.

Jadi itu alasan yang mengada ada dan menambah keruh suasana. Kita harus hati hati dengan usaha pihak pihak yang mencoba mengail di air keruh.

Kelanjutan dari momentum diatas adalah pendapat yang mengatakan bahwa RUUP mencerminkan tirani mayoritas. Pendapat ini akan terlihat benar jika ternyata RUUP ini disahkan begitu saja tanpa mengindahkan keberatan dari pihak minoritas yang masih terpengaruh oleh keruhnya suasana. Kita butuh kejernihan untuk memutuskan sesuatu.

Jangan kita lantas menambah keruh suasana seperti kutipan Abu Ulya dari DPP HTI.

Haris Abu Ulya dari DPP HTI menimpali pernyataan Balkan. Katanya, jika ada masyarakat, seperti sebagian warga Bali yang merasa terdiskriminasi dengan RUU Pornografi tersebut, maka nyatanya umat Islam di Bali juga menerima diskriminasi di sana.

Kata Abu Ulya, jika mereka menganggap RUU ini berbau syariah, maka sistem Awig-Awig di Bali juga berlaku tidak adil bagi minoritas. Abu Ulya yang mengaku telah melakukan penelitian di Bali selama setahun, mengaku aturan adat Hindu Bali itu membuat orang Islam sulit mencari tempat pemakaman.

Jika mereka merayakan Hari Raya Nyepi, orang Islam juga terkena imbasnya, tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh menyalakan lampu. Padahal itu bukan hari raya umat Islam.

Saya tidak tahu apa yang diteliti oleh Abu Ulya tapi sebagai warga Islam Bali saya tidak merasakan diskriminasi. Memang pada saat Nyepi kami ikut mematikan lampu dan menyepi. Tapi semua itu kami lakukan dengan senang hati. Itu saya rasakan selama 15 tahun saya di Bali.

Lagi pula data yang disampaikan Abu Ulya tidak akurat. Warga Islam yang ikut mematikan lampu pada saat nyepi adalah warga Islam yang tinggal nyelip diantara perkampungan Hindu. Sedangkan warga Islam yang tinggal ditengah tengah kampung Islam mereka masih bisa menyalakan lampu, kecuali yang diperbatasan kampung.

Jika polarisasi semakin kuat, keadaan semakin keruh maka akan mengarah ke perpecahan. Karena itu pendapat yang mengatakan bahwa RUUP memicu disintegrasi tidak patut diapresiasi.

Perihal separatisme ini bisa kita cermati dari berbagai kasus dibelahan dunia bahwa selalu bersumber dari ketidak adilan yang berlangsung selama kurun waktu yang lama.

Ambil contoh masyarakat Tibet di Cina dan Kashmir di India. Juga masyarakat Thailand Selatan yang tempo hari berunding di Istana Bogor sudah mengalami diskriminasi di Thailand selama hampir seabad.

Di Tanah Air juga kita lihat bagaimana Aceh dan Papua dieksploitasi sumber daya alamnya tapi tidak dibangun daerahnya.

Perkecualian untuk Bali. Selama bersama NKRI, Bali berkembang dengan sangat baik dari sisi ekonomi (industri pariwisata) sehingga masyarakat Bali tumbuh menjadi masyarakat yang lebih berpendidikan dengan taraf hidup yang lebih baik dibanding rata rata di daerah lain.

Tapi tetap saja ada oknum oknum yang coba coba menghembuskan isu separatisme Bali dengan menggunakan polemik RUUP sebagai amunisi.

Besar harapan saya pihak pihak yang berpolar mau lebih jernih melihat masalah ini. Bagi pihak yang menolak bisa dibaca uraian diatas bahwa sesesungguhnya kita butuh UU yang secara khusus mengatur pornografi.

Hilangkan jauh jauh prasangka ada penumpang gelap yang punya agenda tersembunyi ingin memberlakukan syariat Islam. Dampak pornografi yang dapat ditimbulkan akan sangat merusak jika tak diatur dalam UU tersendiri.

Jaman terus berubah dan UU harus mengikuti perkembangan jaman. Culture and Media Committee di parlemen Inggris mengecam YouTube.com karena tidak puas dengan sistem perlindungan terhadap pengguna YouTube dari materi pornografi.

Berikut kutipan dari John Whittingdale selaku chairman Culture and Media Committee.

John menyatakan, internet punya sisi gelap yang harus dibendung. Menanggapi pengaruh negatif internet pula, Kementerian Kehakiman Inggris juga tengah mempertimbangkan dibuatnya peraturan hukum baru untuk mengatur aktivitas orang di dunia maya.

Apakah kita juga mau bilang bahwa Inggris telah dipengaruhi oleh pihak pihak yang ingin memberlakukan syariat Islam di Inggris?

Demikian juga bagi pihak yang mendukung dan menginginkan segera saja disahkan maka harus dipastikan terlebih dahulu bahwa UU ini nanti memuat materi hukum yang definitif, bukan UU yang dengan mudah dimultitafsirkan alias pasal karet.

Tapi selain yang keruh masih ada rupanya yang bisa jernih dan memberi masukannya dengan tulus. Hasil dari masukkan itulah akhirnya bisa menanggalkan istilah pornoaksi yang masih belum jelas definisinya.

Kemudian bisa saya kutipkan juga masukkan dari Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) yang dikoordinir oleh Ratna Batara Munti.

Apa yang menjadi concern JKP3 terhadap masalah pornografi sebagai berikut:

  1. Penutupan akses anak terhadap materi pornografi serta penggunaan dan pencitraan anak sebagai komoditas pornografi, karena tidak diperkenankan ada alasan apapun untuk memberikan kemudahan bagi anak untuk mengaksesnya. (Data statistik: LBH APIK dan Indonesia ACT)
  2. Melakukan proses pemantauan agar rumusan RUU tidak mengkriminalkan perempuan yang berperan sebagai model pornografi, apalagi yang merupakan “korban” pornografi, karena banyak perempuan yang menjadi korban sistematik dari kejahatan trafiking dan jeratan hutang.
  3. Memperluas cakupan subyek hukum dengan menekankan pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku yang berbentuk korporasi dalam industri pornografi. Menuntut RUU tentang Pornografi ini agar fokus pada regulasi dan pemberian sanksi bagi pelaku usaha/industri pornografi
  4. Memastikan pengaturan pornografi tidak mengatur secara berlebihan (over kriminalisasi) sehingga justru mematikan hak berekspresi dan berkarya berkaitan dengan gerak tubuh, pertunjukkan, budaya, seni, ekspresi individu, pendidikan seksual, perilaku seksual individu, dan hal-hal lain yang terkait dengan wilayah privat individu.
  5. Memastikan RUU tentang Pornogradi ini hanya mengatur pornografi di ruang publik dan tidak mengatur wilayah privat individu orang dewasa kecuali jika ada materi kekerasan dan eksploitatif di dalamnya.
  6. Mengawal RUU tentang Pornografi agar fokus menjawab permasalahan aktual pornografi dan tidak menjadikannya sebagai ajang politisasi.
  7. Mendukung pengaturan khusus mengenai pornografi yang menjawab secara tepat masalah pornografi dan implementatif serta tidak menimbulkan masalah baru di masyarakat.

Ketujuh hal di atas menjadi indikator untuk menilai apakah RUU Pornografi layak disebut sebagai RUU pornografi (fokus hanya pada pengaturan pornografi)? Apakah RUU telah mencerminkan perlindungan terhadap perempuan dan anak? Apakah RUU mengatur ruang publik sehingga menutup akses anak terhadap pornografi? Apakah RUU tetap menghormati ruang privat orang dewasa? Apakah RUU memberi sanksi yang berat bagi pelaku industri pornografi dan tidak justru mengkriminalkan perempuan dan anak?

Seandainya kita semua bisa jernih maka proses penyusunan materi RUUP mungkin bisa lebih akomodatif dan tidak dipenuhi syak wasangka dan show of force.

Dalam beberapa dialog di televisi misalnya di MetroTV yang dipandu oleh Meutia Hafidz dengan nara sumber antara lain Agung Sasongko dari PDIP dan Irsyad Sudiro dari Golkar.

Terlihat apapun argumen dari dari Agung Sasongko dapat diberi jawabannya oleh Irsyad Sudiro tapi dengan pertanyaan dan jawaban yang terkesan bukan saja berbeda cara pandang tapi juga salah paham dan egois.

Irsyad Sudiro misalnya menjawab pertanyaan Meutia yang menanyakan apakah DPR tetap akan tetap mensyahkan RUUP ini walau masih banyak komponen masyarakat yang protes. Irsyad menjawab bahwa kalau fraksi fraksi di DPR sudah setuju dan mengikuti prosesnya maka tidak ada alasan untuk tidak melakukannya.

Jawaban itu seperti menghianati kebersamaan. Memang demokrasi membolehkan voting tapi sudah lupakah kita bahwa masih ada referendum. Sebelum semua itu terjadi bukankah musyawarah mufakat untuk mencapai hasil yang disepakati bersama adalah jalan terbaik.

Tak perlu lagi protes yang keruh dan penuh syak wasangka seperti protes atas pasal 14 oleh Hizbut Tahrir yang mensinyalir bahwa pasal 14 ini berpotensi menjadi celah praktik pornografi berkedok kesenian.

Tak perlu juga tudingan yang mengatakan RUUP adalah gerbang syariat Islam, disintegrasi dan berbagai argumen lain yang tipikal polarisasi. Kita sama sama ingin melindungi bangsa dari pengaruh buruk pornografi, tapi itu hanya bisa dalam kejernihan. Jangan hanya asal tolak atau dukung.

Kita berharap Panja RUUP bisa menunda untuk mengkaji kembali pasal pasal yang masih dianggap berpotensi multitafsir.

Bagi para pembaca yang ingin berkomentar disarankan menggunakan identitas asli dan kalau bisa tidak hanya komentar tapi juga memberi masukkan.

18 Komentar

Filed under politik