Monthly Archives: Desember 2009

Film Balibo(hong)

Balibo

Berbekal doorprize #KopdarJakarta dari Wetiga saya dan Hanny Purba menuju Salihara untuk menonton film Balibo yang secara resmi dilarang oleh LSF itu.

Film ini fokus pada kisah 5 orang wartawan Australia, Selandia Baru dan Inggris. Mereka adalah Greg Shackleton, Brian Peters, Malcolm Rennie, Gary Cunningham dan Toney Steward yang hilang pada saat berusaha mendapatkan berita dari tengah medan perang.

Dalam film diceritakan dialog antara Roger East -wartawan senior Australia yang datang ke Balibo untuk mencari 5 wartawan yang hilang itu- dan Ramos Horta tokoh Fretilin yang mengkoordinir keberangkatan 5 wartawan naas itu ke Balibo.

Horta dalam dialog itu mengungkapkan kekesalannya pada pemerintah Australia dan Amerika yang mendukung Indonesia menyerbu Timor Leste atas alasan politik international mempersempit ruang gerak komunisme. Pemerintah Amerika bahkan mensponsori penyerbuan itu dengan fasilitas peralatan militer.

Kesan yang paling kuat yang muncul ketika saya menonton film ini adalah usaha untuk mendiskreditkan Indonesia dengan fokus pada kisah terbunuhnya 5 orang wartawan asing itu. Padahal apa yang terjadi di Timor Leste kurun waktu itu 74-75 jauh lebih besar dari tewasnya 5 orang wartawan itu saja.

Diakhir film itu menampilkan tulisan korban rakyat Timor akibat invasi Indonesia mencapai 100 ribu jiwa. Sementara kesaksian lain dari korban Fretilin mengatakan kekejaman Fretilin juga mencapai jumlah yang sama, lebih dari 100 ribu jiwa.

Bekas Wali Kota Dili 1986-1999 itu menjelaskan, Fretilin (kelompok separatis Timor Timur yang salah satu pentolannya adalah Xanana Gusmao) telah membunuh sekitar 100 ribu warga Timor Timur pada 1970-an. Namun, pada medio Januari, Presiden Timor Leste Xanana Gusmao menyerahkan laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa tanpa meminta masukan dari warga pro-integrasi. Laporan itu berisi pelanggaran HAM TNI pada 1970-an.

Beberapa keganjilan yang saya rasakan pada logika film ini adalah pada inti cerita yakni pembunuhan kelima wartawan itu. Digambarkan ketika pasukan Indonesia memasuki Balibo para wartawan itu bersembunyi disebuah rumah. Yakin mereka tak disakiti salah satu dari mereka nekat keluar rumah yang sudah dikepung itu.

Tampak pimpinan pasukan yang berbusana lebih seperti turis ketimbang tentara itu tanpa tanya ini itu langsung menembak dari jarak sangat dekat dengan pistolnya hingga wartawan yang tanpa senjata dan tangan keatas itu mati tersungkur dengan kepala bolong. Benarkah demikian? atau rekaan itu terlalu jauh?

Menurut kesaksian Gatot Purwanto, salah seorang anggota TNI yang berada disana: pimpinan pasukan adalah Kapten Yunus Yosfiah dan mereka pada saat tidak mengantisipasi adanya wartawan asing di lapangan sehingga pimpinan pasukan belum tahu apa yang akan dilakukan terhadap kelima orang wartawan asing tersebut.

Saya masih agak di bawah (bukit), dekat dengan Pak Yunus (Mayjen Purn. Yunus Yosfiah, saat itu kapten, komandan tim). Kami dilapori ada orang asing tertangkap. Pak Yunus memerintahkan saya untuk melapor ke Pak Dading (Letjen Purn. Dading Kalbuadi, saat itu komandan), yang ada di perbatasan. Kalau tak salah, Pak Dading lalu mengontak Jakarta, menanyakan orang-orang ini mau diapakan.

Menurut kesaksian Gatot belum sempat instruksi dari Jakarta sampai pada mereka situasi sudah berubah dan memaksa mereka untuk melepaskan tembakan.

Situasi serba salah. Kalau ditangkap, nanti ketahuan yang menangkap tentara Indonesia. Kalau mau dieksekusi, juga bagaimana. Pada saat itulah, ketika tentara kita sudah santai, sudah duduk-duduk, mendadak ada tembakan lagi dari arah dekat situ. Mungkin ada yang mau menyelamatkan mereka (lima wartawan itu). Anggota kita langsung memberondong ke sana… pada mati semua itu wartawan.

Keterangan Gatot lebih masuk akal ketimbang penggambaran dalam film tersebut. Mereka adalah tentara yang hanya menembak sesuai perintah kecuali dalam tekanan untuk membela diri sementara penggambaran dalam film tersebut, tentara yang mengeksekusi tidak dalam keadaan tertekan. Jadi jelas pesan yang ingin disampaikan film itu adalah eksekusi yang sesuai perintah.

Kuatnya usaha meyakinkan penonton bahwa pasukan TNI sudah bertindak sesuai dengan perintah adalah dialog antara Roger East dan Ramos Horta ditengah hutan sehabis mereka ditembaki dari atas helikopter tempur TNI. Horta mengatakan kepada East darimana pasukan TNI tahu keberadan mereka berdua ditengah hutan kalau bukan dari pemerintah Australia yang memberikan informasi intelijen kepada pemerintah Indonesia.

Kesan ini penting karena akan menjadi faktor pendukung argumentasi justifikasi tindakan eksekusi dilapangan oleh TNI. Bahkan sejak tahun 2001 telah diungkap data intelijen dalam buku karya Jill Jollife yang berjudul Cover Up, The Inside Story of the Balibo Five, (kemudian diadaptasi menjadi naskah film Balibo), halaman 312:

Benny Moerdani berpesan kepada Dading Kalbuadi “We can’t have any witness“. Dading menjawab “Don’t worry!

Sedemikian hebatnya data intelijen Australia sehingga hampir semua hal sudah ketahui termasuk keberadaan lima wartawan asing plus seorang wartawan senior Roger East di Balibo. Kesimpulannya semua sesuai perintah dan yang harus menanggung kesalahan adalah mantan petinggi TNI, bahkan Polisi Federal Australia pada Agustus 2009 berencana menyeret mereka ke Mahkamah Internasional sebagai penjahat perang.

Dengan mengikuti logika mereka saja tidakkah terasa ada yang ganjil?

Apalagi kalau dilihat dari perspektif yang lain:

Pertama tama pemerintah Australia mendukung invasi tersebut. Artinya bisa jadi pemerintah Australia “berbaik hati” pada pemerintah Indonesia dengan memberikan informasi intelijen. Pemerintah Amerika Serikat saja telah “berbaik hati” memberikan peralatan tempur pada TNI.

Mereka seiya sekata. I’ll take my part, you take your part. Jika demikian ketika ada wartawan Australia tertangkap maka sangat mungkin keputusan pemerintah pusat Indonesia atas wartawan Australia yang tertangkap hidup hidup tersebut adalah mengembalikannya kepada pemerintah Australia setelah segala peralatan medianya dilucuti. Segala kesaksian mereka tanpa bukti rekaman akan tidak kuat.

Setelah dikembalikan, pemerintah Australia tentu akan menjaga “keselamatan” operasi “bersama” tersebut dengan tidak membiarkan para wartawan itu tampil di publik. Singkatnya mereka tahu apa yang harus dilakukan.

Jadi untuk apa dibunuh? Apalagi dibunuh dengan ilustrasi pada adegan film Balibo tersebut. Tapi kondisi dilapangan sangat berbeda, komunikasi pada saat itu tidak seperti sekarang. Sebelum instruksi datang dari Jakarta tembakan dari arah persembunyian para wartawan itu telah memancing tembakan balasan dari TNI yang menyebabkan mereka tewas semua oleh peluru TNI.

Memang pada saat setelah itu ditemukan sepucuk senjata di ruang persembunyian para wartawan itu. Tapi itu senjata milik siapa? Saya ragu itu miliki para wartawan yang mencoba membela diri. Sementara perkiraan tembakan itu adalah usaha dari Fretilin untuk menyelamatkan para wartawan yang terkepung dari TNI. Tepatkah demikian?

Tidakkah Fretilin yang tahu persis aspek pertempuran itu melakukannya justru untuk memancing TNI membalas tembakan yang sudah diperhitungkan akan menewaskan para wartawan tersebut. Tembakan itu arahnya dari persembunyian wartawan, tak mungkin rasanya para wartawan itu menembak dengan hanya menggunakan sepucuk senjata yang ditemukan itu sementara mereka tahu sudah dikepung TNI.

Diawal film ketika Ramos Horta membujuk Roger East untuk mau membantunya menjadi kepala kantor berita resmi Timor Leste, Horta tak menceritakan bahwa dirinyalah yang menempatkan kelima wartawan asing tersebut di Balibo, saya kira ini adalah suatu tanda upaya untuk menutupi perannya pada insiden tersebut kepada Roger hingga ia bersedia bergabung.

Horta dan kru film Balibo (Vivanews.com)

Sementara ketika pemutaran perdana film Balibo ini di Australia, Ramos Horta yang mendapat anugerah hadiah nobel perdamaian itu justru memberi komentar yang sama sekali tidak mencerminkan semangat pembawa perdamaian dengan melontarkan pernyataan yang sangat provokatif.

Mereka tidak hanya dieksekusi. Dari yang saya ingat saat itu, salah satunya disiksa secara sangat sangat brutal.

Padahal begitu perihnya pengorbanan di kedua belah pihak hingga ada kesepakatan politik antara kedua negara Indonesia dan Timor Leste untuk menutup luka lama ini dan menatap kedepan bersama.

Semua itu tak ada artinya bagi Horta. Dia sangat terlatih mempermainkan sentimen pihak pihak yang berseteru. Bahkan bisa jadi film Balibo ini, film yang menjadikan Horta sebagai tokoh sentral dan seolah olah tak ada tokoh lain yang berperan dalam kemerdekaan Timor Leste, bahkan Xanana Gusmao pun tak dikisahkan dalam film ini. Mirip propaganda film G30S/PKI.

Iklan

17 Komentar

Filed under politik

Koin Keadilan

Perkembangan kasus Prita Mulyasari memicu solidaritas masyarakat secara spontan. Solidaritas dalam bentuk pengumpulan uang receh yang disimbolisasikan dengan “koin keadilan”. Posko (pos koin) penampungan koin muncul dimana mana hampir di seluruh Indonesia. Ganti rugi yang ditetapkan oleh pengadilan yang mencapai jumlah 204 juta rupiah menjadi target konkret pengumpulan, sementara target wacana adalah simbolisasi perlawanan rakyat kecil terhadap kekuasaan yang menindas.

Adanya dua target ini sering kali memicu perbedaan cara pandang, terutama dari orang orang yang memiliki pola pikir yang berbeda. Perbedaan ini sering dikumandangkan di social media seperti Twitter, blog ataupun Facebook. Semula ini hal yang tidak terlalu mengganggu, dinamika yang sangat lumrah di arena social media.

meeting di wetiga

Namun rupanya pengaruh social media ini sudah lebih kuat dari apa yang saya kira. Cara pandang yang berbeda ini mengalami penguatan disana sini hingga ke media mainstream. Malam itu (7 Des) di Wetiga kami sedang meeting bersama beberapa blogger lain diantaranya Ndoro Kakung, Enda Nasution, Paman Tyo, Ndaru dan hadir juga praktisi hukum Ari Juliano. Pada kesempatan meeting itu hadir beberapa wartawan dari berbagai media mainstream.

Kebetulan saya sempat diwawancara wartawan RCTI untuk Seputar Indonesia (Dady Suryadi) perihal layanan website Paypal yang diprovide oleh CyberGL untuk berpartisipasi dalam memenuhi target konkret ganti rugi 204 juta.

wartawan RCTI

Semula saya mempersiapkan diri untuk berbagai pertanyaan yang sifatnya teknis tentang payment gateway Paypal.com yang kami gunakan. Tapi agak sedikit diluar dugaan pertanyaan juga menyinggung soal perbedaan cara pandang diatas. Sejak dari mewawancara Ndoro Kakung banyak pertanyaan pertanyaan yang muncul seputar: kenapa Prita didukung habis habisan? kenapa koin? harus koinkah? kalau melebihi target bagaimana? bagaimana kalau tuntutan batal? Pertanyaan pertanyaan tersebut persis seperti apa yang beredar di social media.

Kalau kita bisa memandang hal ini dari dua persepsi tentang target diatas maka mungkin tidak perlu ada perdebatan seperti ini. Bagaimana saya melihat gerakan Koin Keadilan ini bisa saya tuliskan disini dan semoga bisa menjawab beberapa pertanyaan yang krusial.

Pertama tama tentang perbedaan antara target wacana dan target konkret. Ketika kita ingin mewujudkan sesuatu yang konkret maka biasanya dimulai dari wacana. Ketika kita sudah terlatih untuk mewujudkan wacana menjadi hal yang konkret maka wacana seperti tidak terasa, seperti orang bernafas, kita tak sadar bahwa kita sudah bernafas setiap saat yang membuat kita hidup dan mampu berbuat hal hal yang konkret.

Tapi ketika berwacana saja kita “tersengal-sengal” maka hal konkret apa yang bisa kita wujudkan? Untuk melancarkan berwacana dalam kondisi yang “tersengal-sengal” sering kali dibutuhkan “alat” bantu berupa “simbol”. Jaman dahulu wacana tentang keadilan disimbolkan dengan “Ratu Adil”.

Ratu dalam bahasa Jawa artinya Raja. Tempat tinggal Raja disebut ke-Ratu-an (keraton). Simbol “Ratu Adil” artinya penguasa yang adil. Tapi apakah penguasa yang adil tersebut konkretnya berupa Raja? ternyata tidak. Inilah bedanya. Simbol digunakan untuk berwacana sedangkan konkretnya tidak secara harfiah diterjemahkan sesuai textnya.

Pemilihan simbol diambil dari pola pikir masyarakatnya. Jaman dahulu simbol kekuasaan adalah Raja. Maka munculah konsep “Ratu Adil”. Konsep ini bukan untuk melanggengkan sistem kerajaan, tapi justru ingin keluar dari segala macam bentuk ketidakadilan dengan meminjam pola pikir masyarakatnya. Jadi simbol bisa muncul sedemikian rupa hingga bisa mengecoh akal sehat dari orang yang memiliki pola pikir yang berbeda.

Bila terjadi “miskonsepsi” bisa berakibat pada wacana yang hanya tinggal wacana dan tidak kunjung menjadi hal yang konkret. Kita tentu tak ingin terjebak pada situasi seperti ini. Banyak hal yang merefleksikan hal ini sekarang. Seperti misalnya hal tentang nasionalisme, tentang pelestarian budaya, tentang solidaritas dan berbagai hal yang terasa lebih banyak wacananya ketimbang hal konkretnya.

Mengkonkretkan wacana memang bukan hal yang mudah. Butuh latihan dan konsistensi dalam wacana itu sendiri. Bahkan pada tingkat negara ada legislatif yang berwacana (membuat undang undang) dan ada eksekutif yang mengkonkretkannya (menjalankan undang undang) dimana dalam prosesnya perlu pengawasan dan evaluasi.

Jika proses “pengkonkretisasian” itu dirasa tidak berhasil maka rakyat akan mencari jalannya sendiri. Contoh ekstrem dalam sejarah adalah reformasi sebagai wacana tahun 1998 dimana rakyat bersatu “mengkonkretkan” keadilan politik di negeri ini, walaupun wacana reformasi belum tuntas hingga kini.

Apa yang terjadi pada kasus Prita adalah gejala yang sama. Koin muncul sebagai simbol perlawanan rakyat kecil pada kekuasaan yang menindas. Tapi secara konkret tentu tidak harus harfiah berupa “koin”. Ada tujuan konkret dimana angkanya adalah 204 juta rupiah. Sedangkan tujuan wacana adalah perlawanan atas ketidakadilan dimana simbol keberhasilannya adalah pembebasan Prita dari segala tuntutan hukum.

Kalau kita bisa melihat dari dua sisi ini maka tak perlu bingung ketika misalnya terjadi penarikan tuntutan oleh RS OMNI atas Prita. Sebab apa yang terjadi adalah keberhasilan wacana perlawanan terhadap ketidakadilan dimana koin sebagai simbol telah berfungsi dengan sangat baik sebagai “alat” dari wacana perlawanan tersebut. Simbol koin berhasil menggerakan hati masyarakat dari berbagai lapisan untuk berbuat konkret mengumpulkan rupiah demi mendukung wacana perlawanan atas ketidakadilan.

Sedangkan hasil konkret bernilai ratusan jutaan rupiah (dalam bentuk koin maupun uang kertas) tidak akan kehilangan makna karena wacananya adalah melawan ketidakadilan dan bukan membantu Prita secara pribadi tapi membantu Prita yang dalam hal ini telah menjelma menjadi simbol.

Jadi bila ada yang mempertanyakan kenapa Prita didukung habis habisan karena Prita telah menjelma menjadi simbol. Lalu kenapa Prita bisa muncul sebagai simbol dan kenapa nenek Minah atau korban Lapindo kurang berhasil berfungsi sebagai simbol?

Simbol perlu diartikulasikan. Jaman perang kemerdekaan pidato para orator menjadi media artikulasi simbol simbol perlawanan. Kini kita berada pada era informasi. Lebih tepatnya era social media. Dimana media mainstream tidak bisa lagi seperti dulu menjadi satu satunya rujukan informasi bagi publik.

Era social media mengubah sama sekali bagaimana kita mendapatkan informasi secara lebih cepat, lebih transparan dan lebih akurat. Dengan karakteristik seperti itu tidak heran informasi pertama kepada publik tentang bom Kuningan ditemukan di Twitter. Bahkan CNN kalah cepat dengan Twitter dalam memberitakan konflik pemilu di Iran.

Berbagai wacana perlawanan atas ketidakadilan ditemukan di Facebook seperti misalnya dukungan kepada Bibit-Chandra yang menembus angka satu juta pendukung. Media mainstream memantau social media untuk tidak jarang dikutip dan dijadikan berita pada medianya.

Ketika kasus Prita, terjadi kehebohan di social media melebihi kehebohan kasus manapun sebelumnya yang disusul dengan pemberitaan di media mainstream. Kedua media ini saling menguatkan, ketika media mainstream memberitakan perkembangan kasusnya maka di social media ramai membahasnya. Sebaliknya media mainstream juga memantau perkembangan pendukung Prita di social media.

Kenapa kasus Prita lebih menarik perhatian komunitas online adalah karena kasusnya berkenaan dengan aktifitas yang dilakukan oleh komunitas online sehari hari, yaitu email. Komunitas online merasa terancam dengan apa yang terjadi pada Prita bisa terjadi pula pada mereka. Inilah sebab pembahasan Prita di social media lebih intens dibanding kasus yang lain. Prita menjadi simbol perlawanan mereka.

Lalu apa yang akan terjadi pada kasus kasus ketidakadilan yang lain? Akankah kasus lain mendapat perhatian yang sama seperti kasus Prita? Keberhasilan target wacana akan menjadi preseden baik dan melatih bagaimana mengkonkretkan rasa solidaritas.

Hasil konkret rupiah yang berhasil terkumpul dari berbagai lapisan dan berbagai bentuk (koin, uang kertas, check dan paypal) telah mencapai 500 juta lebih. Ini akan menguatkan rasa percaya diri masyarakat bahwa kita bisa mengubah wacana menjadi hal yang konkret. Walau beberapa sumbangan dalam jumlah besar baru muncul setelah gerakan koin terlihat lebih konkret.

Skeptisisme yang pernah muncul sebelumnya tentang berbagai gerakan berbasis solidaritas atau nasionalisme seperti gerakan #IndonesiaUnite akan terkikis dan semakin mengarah pada kemampuan melakukan gerakan yang menghasilkan sesuatu yang lebih konkret. Semua gerakan itu akan menjadi ajang latihan konkretisasi wacana yang merupakan pemberdayaan masyarakat.

Masyarakat yang lebih berdaya adalah jawaban dari apa yang dituntut pada ketidakadilan ditengah masyarakat kita dan bangsa kita. Maju terus Indonesia.

8 Komentar

Filed under sosial