Keistimewaan Jogjakarta

Dalam Pisowanan Agung kemarin (28 Oktober 2008, tepat hari Sumpah Pemuda ke 80) Sri Sultan Hamengku Buwono X mendeklarasikan kesediaan dan kesiapannya maju sebagai capres 2009. Ini mengundang beragam reaksi baik dari masyarakat maupun lawan lawan politiknya.

Menjelang tahun 2009 tensi politik semakin tinggi, sensitifitas yang tinggi membuat manuver para politisi menjadi rentan masalah. Terutama bila manuver itu dilakukan oleh tokoh yang dianggap “berbahaya” oleh lawan politiknya.

Masih ingat dulu waktu Amien Rais mengkritisi SBY lantas SBY marah dan membuat tanggapan dalam konferensi PERS, dalam pidatonya itu (Koran Tempo, 26 Mei 2007) menghitung ada 13 kali SBY menyebut nama Amien Rais dengan wajah geram.

Kemudian sekarang JK yang disomasi oleh Wiranto karena dianggap melakukan black campaign terhadap dirinya dengan menyebut ada penumpang gelap dalam konvensi capres Partai Golkar 2004.

Sikap Sri Sultan ini seperti respon atas komentar SBY yang mengatakan jika Sultan ingin jadi Raja sekaligus maka Gubernur maka itu hanya ada dalam ketoprak. Muncul juga istilah agar sistem Monarkhi Absolut di Yogyakarta segera bisa diakhiri dan berganti Monarkhi Konstitusional.

Ini mengundang reaksi yang keras dari masyarakat Jogja karena menganggap SBY tidak memahami sejarah Jogja. Bagi rakyat Jogja demokrasi yang sesungguhnya bukan pada prosedur melainkan pada substansi yakni kehendak rakyat. Ini adalah keinginan rakyat Jogja itu sendiri yang oleh Budayawan Cak Nur dilukiskan dalam narasi:

Wahai Indonesia…

DIY bukan propinsi kerdil yang dengan tolol ingin merebut dirinya untuk dimasukkan ke dalam keranjang yang bernama keistimewaan.

DIY bukan daerah jumud dengan penduduk yang berpikiran beku sehingga ingin menegakkan feodalisme dan kebanggaan kosong dari masa silam.

DIY bukan wilayah yang dihuni oleh warganegara yang butahuruf sehingga tidak memiliki pemahaman dan apresiasi terhadap apa yang disebut demokrasi.

DIY juga tidak punya nafsu untuk memamerkan peran warga terbaiknya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang pada momentum paling awal turut mendukuni lahirnya jabang bayi yang bernama Indonesia Raya.

Di rumah beliau yang bernama Ngayogyakarta Hadiningrat, yang saat itu juga beliau lebur, beliau relakan untuk menjadi bagian dari suatu keindahan baru yang bernama Republik Indonesia.

Bahkan rumah dan tanah beliau itu secara cuma-cuma beliau ikhlaskan untuk menjadi Ibukota Republik Indonesia, tanpa pernah menagih apapun sampai hari ini.

Keistimewaan Ngayogyakarta Hadiningrat bukanlah tagihan kepada Republik Indonesia agar Negara baru itu mengakuinya, sebab Ngayogyakarta Hadiningrat sudah lahir jauh sebelumnya, sudah ada, sudah hidup, bahkan turut menghidupi suatu proses perjuangan yang kemudian melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ngayogyakarta Hadiningrat adalah istimewa, bukan minta diistimewakan.

Dalam sejarahnya Indonesia telah melakukan “perkawinan” dengan Keraton Ngajogjakarta Hadiningrat dengan Rajanya pada waktu itu Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Jogjakarta awalnya adalah bukan bagian dari Republik Indonesia. Jogja bergabung dengan RI setelah Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengirim surat kepada Bung Karno yang isinya menyatakan bahwa Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan bagian dari Republik Indonesia, berbentuk kerajaan dan berhubungan secara langsung dengan Pemerintah pusat serta bertanggung jawab terhadap Presiden RI.

Inilah yang dimaksud dengan status Istimewa. Walaupun Jogjakarta integral dalam RI, tapi memiliki sistem pemerintahan sendiri, yaitu kerajaan dengan Sultan sebagai pemimpinnya. Kemudian Bung Karno juga membalasnya dengan piagam kedudukan Jogjakarta:

Kami Presiden Republik Indonesia menetapkan :

Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah ingkang kaping IX ing Ngayogyakarta Hadiningrat,pada kedudukannya dengan kepercayaan bahwa Sri Paduka Kanjeng Sultan akan mencurahkan segala pikiran,tenaga,jiwa dan raga untuk keselamatan daerah Yogyakarta sebagai bagian Republik Indonesia.

Jakarta 19 Agustus 1945
Presiden Republik Indonesia

Adanya piagam seperti ini menjamin keberlangsungan sistem ini di kemudian hari. Walaupun Sri Sultan HB IX tak pernah meminta piagam tersebut karena sosok Sri Sultan IX yang ikhlas dalam perjuangan.

Bisa kita ingat bagaimana Sri Sultan HB IX bersedia menjadikan Jogjakarta sebagai Ibu Kota Indonesia tahun 46, belum lagi peran Sri Sultan HB IX dalam Serangan Umum 1 Maret 1949. Sultan juga menghibahkan sebagian tanahnya untuk dibangun sebagai kampus UGM.

Itu semua membuat para pemimpin Indonesia pada waktu sangat menghormati Sultan Jogja sebagai aset bangsa dengan wilayah yang istimewa. Bung Karno pernah meminjam legitimasi Keraton Jogja dengan dilantiknya Bung Karno didalam keraton. Bahkan Pak Harto juga pernah meminjam legitimasi Sultan dengan menjadikan beliau sebagai wapres pertama.

Namun demikian SBY masih belum bisa mengambil keputusan tegas tentang RUU Keistimewaan DIY. Status Sultan masih digantung dengan diperpanjangnya masa jabatan Gubernur selama 3 tahun untuk memberi waktu penyelesaian RUUKDIY tersebut.

Bisa jadi lambatnya pengesahan RUU tersebut diwarnai oleh kalkulasi politik tertentu. Mengingat Sultan adalah sosok yang “berbahaya” diranah politik. Dari komentar SBY yang terkesan sinis dengan mengatakan jabatan Gubernur sekaligus Sultan adalah mirip ketoprak itu mencerminkan kegundahan.

Gubernur tanpa pemilihan adalah tidak demokratis menurut SBY. Menurut Sultan menuruti kehendak rakyat adalah demokrasi. Rakyat Jogja berkehendak Sultan sebagai Gubernur. Lalu kalau memang itu kehendak rakyat kenapa tidak diikuti saja pilkada, toh juga akan menang kalau memang itu kehendak rakyat jogja.

Disini terjadi perbedaan pemahaman demokrasi. Sultan sebagai Raja harus memiliki kekuatan politik yang legitimate untuk memerintah. Itu adalah konsep dasar yang dipahami rakyat Jogja sebagai warga sebuah kerajaan.

Tidak sulit untuk mewujudkannya sekarang karena HB X masih sangat diendorse oleh rakyat Jogja. Tapi kenapa rakyat Jogja mau agar keistimewaan itu mencakup jaminan Sultan Jogja adalah Gubernur. Ini karena nature dari keinginan untuk men-survive-kan konsep tersebut dimasa depan.

Mirip seperti spesies yang dilengkapi dengan kemampuan bereproduksi untuk menyelamatkan spesiesnya dari kepunahan. Sultan sebagai kepala pemerintahan adalah identitas Jogjakarta dari 1755 hingga sekarang. Rakyat Jogja tak mau kepunahan “spesies”-nya dalam bentuk apapun.

Bisa dipahami karena telah menjadi trauma selama berabad abad di kerajaan Mataram dan sempalannya. Ketika Mataram terbelah menjadi Surakarta dan Jogjakarta, ada seorang Pangeran yang tak mau berdamai dengan Belanda. Dengan kelicikan Belanda berhasil membujuk dua Raja Hamengkubuwono I dan Pakubuwono III untuk ikut memerangi Pangeran tersebut.

Tapi sang Pangeran yang dijuliki Pangeran Sambernyowo ini terus melawan hingga gerilya kehutan hutan. Daripada memilih perang terus menerus yang menghabiskan banyak biaya maka Belanda diam diam memprakarsai perdamaian dengan Pangeran Pemberontak tersebut melalui dua Raja senior PB III dan HB I. Dua raja tersebut melakukan pendekatan kekeluargaan agar sang Pangeran berhenti memberontak.

Perdamaian terjadi tapi sang Pangeran tak mau kekuatan militernya dilucuti. Belanda mengijinkan dan sebuah keraton junior didirikan dengan nama Puro Mangkunegaran, dengan Adipatinya Mangkunegoro I, setingkat dua Raja yang lain dengan wilayah kekuasaan sendiri dan angkatan terbesar diantara dua kerajaan sebelumnya.

Namun apa yang terjadi setelah Mangkunegoro I wafat. Wilayahnya dikurangi oleh Belanda, angkatan perangnya dilucuti, kekuasaan politiknya dipreteli. Itu juga yang terjadi pada kerajaan lainnya, setelah para Rajanya wafat dan diganti oleh penerusnya.

Apa yang dilakukan oleh para Raja dan rakyatnya itu hanyalah menyimpannya dalam hati dan sebagai pelampiasan mereka hanya berkesenian. Generasi demi generasi selalu saja terjadi pemangkasan pada sendi sendi kehidupan masyarakat Mataram terutama aspek sosial-politik.

Kekuatan militer keraton sudah selesai pasca kemerdekaan, kekuasaan politik tinggal Jogja saja. Kini gejala yang sama muncul kembali, reflek sosial yang muncul bisa terlihat akarnya kebelakang. Wacana yang dipakai sekarang adalah demokratisasi, betapapun usaha dari Sultan HB IX dan HB X untuk menunjukan bahwa bentuk monarkhi Jogja bisa hidup berdampingan dan selaras dengan demokrasi seperti tak berpengaruh.

Memang yang menjadi pertanyaan besar adalah jika monarkhi Absolut tidak menjadi masalah sekarang tapi berpotensi bermasalah dikemudian hari. Jika itu terjadi maka monarkhi Jogja akan mencari jalan keluarnya karena paradigma yang sudah disabdakan oleh Sultan HB IX maupun HB X adalah kekuasaan untuk rakyat.

Bisa saja diambil model seperti jaman Belanda dulu. Sultan kepala daerah tapi kepala pemerintah diberikan kepada Patih Danuredjo. Dahulu Patih ini berketurunan, jadi ada Danuredjo I, II dan seterusnya dan merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah Belanda.

Semenjak Patih Danuredjo terakhir wafat jaman HB IX tahun pra kemerdekaan, HB IX tak mengangkat Patih baru karena memang tak menginginkan jabatan Patih itu ada, sebab Patih harus disetujui oleh Belanda dan akan memonitor dan menjalankan pemerintahan sehari hari.

Model yang sama bisa kita pakai untuk permasalahan kali ini. Patih sekarang bisa diangkat kembali bukan oleh pemerintah tapi oleh rakyat dalam Pilkada. Sultan bisa mengusulkan dan menyetujui. Bagaimana matangnya tentu perlu pemikiran yang dalam untuk keistimewaan Jogja dan pluralitas Indonesia.

5 Komentar

Filed under politik

5 responses to “Keistimewaan Jogjakarta

  1. Dien

    Sultan Yogya, Sultan Kami Juga.
    Terima kasih atas tulisannya yang mencerahkan. Salam damai.

    Dien.

  2. kalo jogja misah, susah pulang kampung.

  3. The response to national disaster is great but it’s a damn shame that so many citizens take advantage of the sad situations.

    I mean everytime there is an earthquake, a flood, an oil spill – there’s always a group of heartless people who rip off tax payers.

    This is in response to reading that 4 of Oprah Winfreys “angels” got busted ripping off the system. Shame on them!
    http://www.cbsnews.com/blogs/2009/08/19/crimesider/entry5251471.shtml

  4. Mayank

    Setuju dg mas satrio….
    Klo Jogya misah, gmn aq mudikx ntar…???
    Psti mlah jdi ribet….

  5. M.Romli

    Salah satu keistimewaan DIY adalah Sultan yang sekaligus sebagai Gubernur. Dan itu memang sudah terjadi sejak lama. Maka saya jelas tidak setuju, kalau gubernur dipilih secara langsung. Bagi mereka yang tak tahu seluk beluk jogja memang menganggap itu tak demokratis. Apalagi bagi mereka yang ambisi jabatan (gubernur). Biarlah jogja seperti sekarang aja. Karena sejak dulu, meski gubernur dijabat Sultan tak pernah ada masalah, Jogja bisa mau dan adem ayem saja. Bahkan sebaliknya, jika dipaksakan untuk diubah, saya yakin akan terjadi apa-apa..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s