Monthly Archives: September 2008

Polarisasi Kontroversi RUU Pornografi

Sebuah kontroversi kerap disertai dengan polarisasi pandangan. Pandangan yang tidak memberi ruang pada selain dua kutub hitam atau putih, kiri atau kanan, nasionalis atau religius, menolak atau mendukung.

Jika seseorang terjebak dalam polarisasi maka dia akan kehilangan kejernihan pandangan. Padahal kejernihan itu penting untuk melihat duduk persoalan yang sebenarnya. Karena itu saya tak pernah membiarkan diri terjebak didalamnya.

Kontroversi RUU Pornografi (RUUP) mempertontonkan polarisasi yang gamblang. Kutubnya adalah menolak atau mendukung. Terjadi bias disana sini yang menurut saya memprihatinkan.

Berbagai argumen dan aksi dari masing masing pihak dimunculkan secara serampangan menambah kontras polarisasi yang pada ujungnya memperuncing konflik.

Salah satu contoh adalah aksi para penolak RUUP di depan gedung DPRD Sulut yang melakukan aksinya dengan mendemonstrasikan tarian erotis.

Tak ayal lagi para pendukung RUUP menuding para penolak RUUP adalah pendukung pornografi. Bernarkah demikian?

Kemudian contoh yang lain ketika para pendukung RUUP menyitir ayat ayat Al-Quran sebagai dasar hukum maka tak syak lagi para penolak RUUP menuding aksi itu adalah usaha jalan masuk diberlakukannya Syariat Islam di Indonesia. Bernarkah demikian?

Dua duanya tidak benar. Jadi apa yang sebenarnya terjadi adalah sebuah gejala polarisasi. Gejala yang memperlihatkan bagaimana pandangan dipaksakan untuk masuk dalam salah satu kubu menolak atau mendukung.

Saya ingin ambil contoh peran kejernihan dalam polarisasi dari perspektif sejarah.

***

Ketika Indonesia berjuang melawan kolonialisme, Bung Karno sebagai pemimpin revolusi meracik strategi untuk melawan Barat dengan cara mendekatkan diri pada lawan kapitalisme yaitu sosialisme.

Apapun yang bisa dijadikan fitur untuk melawan Barat akan diadopsi. Maka dari itu Bung Karno terkesan agak kekiri padahal Bung Karno tak pernah bersedia melebur dalam komunisme.

Kecenderungan Bung Karno pada paham kiri hanya untuk penyeimbang agar Indonesia tak terjerembab dalam arus besar ideologi dunia.

Dalam usahanya itu terjadi polarisasi yang begitu kuat dimana tentara (baca: Pak Harto) berpihak ke Barat dan PKI berpihak tentu saja ke komunisme.

Hingga sampai pada suatu saat ajaran Nasakom Bung Karno gagal ditransfer dan terjadi peristiwa yang membuat Indonesia harus menjadi korban polarisasi.

Dapat kita pahami bahwa untuk keluar dari imperialisme sangatlah sulit kalau tidak meminjam kekuatan dari lawan ideologisnya.

Sungguhpun demikian tidak mudah tanpa peran aktor politik yang piawai seperti Bung Karno. Nixon menjuluki Bung Karno sebagai figur ideal pengobrak abrik paham imperialisme Barat.

Ketika Bung Karno menggagas Indonesia adalah Amerika yang menjadi model dalam kepala Bung Karno. Sebuah bangsa yang majemuk tapi memiliki patriotisme yang mengagumkan. Tapi Amerika adalah bangsa Barat yang menjadi sponsor imperialisme.

Bagaimana mungkin Bung Karno melakukanya? Jawabannya hanya satu: kejernihan. Jika orang yang tak memiliki kejernihan maka tak akan sudi menjadikan Amerika sebagai model.

Bung Karno mampu melihat keunggulan demokrasi dalam budaya Barat tanpa harus menjadi pengusung kapitalisme. Demikian juga sebaliknya dengan kejernihan Bung Karno mampu melihat kearifan sosialisme tanpa menjadi komunis.

Mampukah kita menjadi jernih atau hanya akan menjadi korban polarisasi dan membiarkan kubu kubu setan menyeringai kekalahan bangsa ini mirip seperti kekalahan tahun 65 yang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal selama 3 dekade lebih kedepan.

***

Sekarang kita dituntut untuk dapat belajar dari sejarah tentang bagaimana bahayanya terseret masuk polarisasi kontroversi RUUP.

Kubu penolak RUUP mati matian membuat argumen untuk meligitimasi betapa berbahayanya jika RUUP tersebut diundangkan, demikian sebaliknya dengan kubu pendukung, mati-matian membuat argumen betapa pentingnya RUUP diundangkan. Masing masing tak mau melihat secara jernih persoalan yang sedang dihadapi.

Beberapa pendapat yang sering muncul dan tipikal polarisasi seperti misalnya:

RUUP akan mengancam keberagaman budaya dan kebebasan berekspresi.

Pilar keberagaman budaya adalah kebebasan berekspresi dan kreatifitas dalam berkesenian. Saya tak akan memberi teori yang berliku, yang paling efektif adalah memberikan fakta sejarah.

Contoh populer yang bisa kita lihat adalah musisi kawakan Iwan Fals yang karya karya kritik sosial terbaiknya justru lahir di era represif Orde Baru. Sebut saja seperti Umar Bakri, PHK, Wakil Rakyat, Air Mata Api, Bento, Bongkar dan banyak lagi yang menurut Eros Djarot dalam wawancara Film Kantata Taqwa di Liputan 6 Pagi SCTV 28 Sep 08 substansinya masih relevan hingga sekarang. Atau cerpen “Kematian Paman Gober” karya Seno Gumira Ajidarma yang lahir dipuncak kekuasaan Orde Baru jauh sebelum Pak Harto terbaring di RSPP.

Tapi itu contoh individu, ada contoh yang meliputi sebuah masyarakat. Pasca peristiwa Gestok tahun 65 di Bali yang berlanjut pada pemerintahan yang represif jaman Orde Baru membuat perasaan rakyat Bali sangat tertekan. Perasaan yang tertekan ini mendorong semaraknya perkembangan kesenian drama gong pada dekade 70an.

Contoh yang lebih luas adalah ketika kerajaan Mataram dipecah dua oleh Belanda dalam perjanjian Giyanti 1755 menjadi Jogjakarta dan Surakarta kemudian kekuatan militer dan politiknya dipreteli maka perasaan tertekan masyarakat Jawa menurut Sartono Kartodirdjo mengakibatkan terjadinya sofistifikasi kebudayaan yang melahirkan berbagai macam bentuk kesenian sastra, gamelan dan tarian yang kini menjadi kekayaan budaya dan andalan dalam industri pariwisata.

Jika memang kebebasan berekspresi adalah syarat mutlak berkesenian dan berbudaya maka ketika kita masuk ke era reformasi dimana kebebasan dibuka lebar seharusnya lantas bisa memberi kesempatan untuk lahirnya berbagai karya seni yang lebih berkualitas. Tapi kenyataannya itu tidak terjadi.

Sungguhpun demikian apakah lantas RUUP memang akan mengekang?

Saya melihat keleluasan telah diberikan pada pasal 14:

Pasal 14
Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai:
a.seni dan budaya;
b.adat istiadat; dan
c.ritual tradisional.

Melihat keberadaan pasal 14 dan kenyataan bahwa kreatifitas seni tak akan mampu dikekang oleh kekuatan UU atau suatu pemerintahan maka alasan RUUP akan mengekang menjadi tidak memiliki dasar yang kuat.

RUUP tidak perlu karena sudah ada UU lain

Pendapat lain yang menolak RUUP adalah karena dinilai saat ini sudah tersedia peraturan lain yang mengatur perihal pornografi seperti KUHP dan UU PERS.

Saya tidak berkompeten dibidang hukum jadi saya kutipkan pendapat Tim Pengajar dari FHUI sbb:

  • Fatmawati, SH. MH.
  • Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si.
  • Yetty Komalasari Dewi, SH. M.Li.

Dalam kaitan ini, UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 tidak menyinggung sedikit-pun tentang masalah pornografi anak (child-pornography).

Namun mengatur (senada dengan Convention on the rights of the Child 1989) bahwa anak wajib dilindungi dari ‘bahan-bahan dan material’ yang illicit dan membahayakan perkembangan jiwa dan masa depannya.

Pornografi adalah satu bentuk illicit materials yang dapat membahayakan perkembangan jiwa anak. Oleh karena itu, diperlukan suatu dasar hukum untuk melindungi anak-anak dari masalah pornografi.

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, tidak memiliki klausul yang cukup melindungi pers dan khalayak dari penyalahgunaan pornografi.

UU tentang Penyiaran No. 32 tahun 2002 juga tidak banyak mengatur dan melindungi khalayak penyiar dan pemirsa dari penyalahgunaan pornografi.

Secara fitrah manusia memang memiliki kebutuhan seksual dan tidak ada seorangpun yang berhak mengambil hak dasar ini. Namun demikian, bagaimana menggunakan kebutuhan seksual ini agar tidak memberikan dampak yang negative terhadap masyarakat luas, tentu saja perlu diatur.

Sebagai perbandingan, USA yang memiliki nilai-nilai budaya yang cenderung lebih ‘permissive’ dibandingkan Indonesia, misalnya, memiliki Child Obscenity and Pornography Prevention Act of 2002.

Di Inggris ada Obscene Publications Act 1959, dan Obscene Publications Act 1964 yang masih berlaku sampai sekarang, yang mengatur dan membatasi substansi atau gagasan dalam media yang mengarah kepada pornografi.

Kutipan legal opinion diatas menunjukan pandangan bahwa UU yang ada sekarang belum cukup dan memang dibutuhkan UU yang mengatur masalah pornografi secara khusus.

Kemudian ada beberapa pendapat penolakan yang terkait dengan kecurigaan atas usaha untuk memberlakukan syariat Islam. Pendapat tersebut antara lain:

  • RUUP adalah usaha penyeragaman budaya kearah budaya Arab
  • RUUP mencerminkan tirani mayoritas terhadap minoritas
  • RUUP memicu disintegrasi bangsa

Saya tidak melihat sama sekali ada klausul yang mengatur individu harus berbusana ala Arab. Jilbab saja dikalangan para Ulama masih berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan tidak wajib. Al-Quran pun hanya mengatur bahwa aurat harus ditutup dan tidak mengatur bagaimana cara menutupnya.

Jadi itu alasan yang mengada ada dan menambah keruh suasana. Kita harus hati hati dengan usaha pihak pihak yang mencoba mengail di air keruh.

Kelanjutan dari momentum diatas adalah pendapat yang mengatakan bahwa RUUP mencerminkan tirani mayoritas. Pendapat ini akan terlihat benar jika ternyata RUUP ini disahkan begitu saja tanpa mengindahkan keberatan dari pihak minoritas yang masih terpengaruh oleh keruhnya suasana. Kita butuh kejernihan untuk memutuskan sesuatu.

Jangan kita lantas menambah keruh suasana seperti kutipan Abu Ulya dari DPP HTI.

Haris Abu Ulya dari DPP HTI menimpali pernyataan Balkan. Katanya, jika ada masyarakat, seperti sebagian warga Bali yang merasa terdiskriminasi dengan RUU Pornografi tersebut, maka nyatanya umat Islam di Bali juga menerima diskriminasi di sana.

Kata Abu Ulya, jika mereka menganggap RUU ini berbau syariah, maka sistem Awig-Awig di Bali juga berlaku tidak adil bagi minoritas. Abu Ulya yang mengaku telah melakukan penelitian di Bali selama setahun, mengaku aturan adat Hindu Bali itu membuat orang Islam sulit mencari tempat pemakaman.

Jika mereka merayakan Hari Raya Nyepi, orang Islam juga terkena imbasnya, tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh menyalakan lampu. Padahal itu bukan hari raya umat Islam.

Saya tidak tahu apa yang diteliti oleh Abu Ulya tapi sebagai warga Islam Bali saya tidak merasakan diskriminasi. Memang pada saat Nyepi kami ikut mematikan lampu dan menyepi. Tapi semua itu kami lakukan dengan senang hati. Itu saya rasakan selama 15 tahun saya di Bali.

Lagi pula data yang disampaikan Abu Ulya tidak akurat. Warga Islam yang ikut mematikan lampu pada saat nyepi adalah warga Islam yang tinggal nyelip diantara perkampungan Hindu. Sedangkan warga Islam yang tinggal ditengah tengah kampung Islam mereka masih bisa menyalakan lampu, kecuali yang diperbatasan kampung.

Jika polarisasi semakin kuat, keadaan semakin keruh maka akan mengarah ke perpecahan. Karena itu pendapat yang mengatakan bahwa RUUP memicu disintegrasi tidak patut diapresiasi.

Perihal separatisme ini bisa kita cermati dari berbagai kasus dibelahan dunia bahwa selalu bersumber dari ketidak adilan yang berlangsung selama kurun waktu yang lama.

Ambil contoh masyarakat Tibet di Cina dan Kashmir di India. Juga masyarakat Thailand Selatan yang tempo hari berunding di Istana Bogor sudah mengalami diskriminasi di Thailand selama hampir seabad.

Di Tanah Air juga kita lihat bagaimana Aceh dan Papua dieksploitasi sumber daya alamnya tapi tidak dibangun daerahnya.

Perkecualian untuk Bali. Selama bersama NKRI, Bali berkembang dengan sangat baik dari sisi ekonomi (industri pariwisata) sehingga masyarakat Bali tumbuh menjadi masyarakat yang lebih berpendidikan dengan taraf hidup yang lebih baik dibanding rata rata di daerah lain.

Tapi tetap saja ada oknum oknum yang coba coba menghembuskan isu separatisme Bali dengan menggunakan polemik RUUP sebagai amunisi.

Besar harapan saya pihak pihak yang berpolar mau lebih jernih melihat masalah ini. Bagi pihak yang menolak bisa dibaca uraian diatas bahwa sesesungguhnya kita butuh UU yang secara khusus mengatur pornografi.

Hilangkan jauh jauh prasangka ada penumpang gelap yang punya agenda tersembunyi ingin memberlakukan syariat Islam. Dampak pornografi yang dapat ditimbulkan akan sangat merusak jika tak diatur dalam UU tersendiri.

Jaman terus berubah dan UU harus mengikuti perkembangan jaman. Culture and Media Committee di parlemen Inggris mengecam YouTube.com karena tidak puas dengan sistem perlindungan terhadap pengguna YouTube dari materi pornografi.

Berikut kutipan dari John Whittingdale selaku chairman Culture and Media Committee.

John menyatakan, internet punya sisi gelap yang harus dibendung. Menanggapi pengaruh negatif internet pula, Kementerian Kehakiman Inggris juga tengah mempertimbangkan dibuatnya peraturan hukum baru untuk mengatur aktivitas orang di dunia maya.

Apakah kita juga mau bilang bahwa Inggris telah dipengaruhi oleh pihak pihak yang ingin memberlakukan syariat Islam di Inggris?

Demikian juga bagi pihak yang mendukung dan menginginkan segera saja disahkan maka harus dipastikan terlebih dahulu bahwa UU ini nanti memuat materi hukum yang definitif, bukan UU yang dengan mudah dimultitafsirkan alias pasal karet.

Tapi selain yang keruh masih ada rupanya yang bisa jernih dan memberi masukannya dengan tulus. Hasil dari masukkan itulah akhirnya bisa menanggalkan istilah pornoaksi yang masih belum jelas definisinya.

Kemudian bisa saya kutipkan juga masukkan dari Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) yang dikoordinir oleh Ratna Batara Munti.

Apa yang menjadi concern JKP3 terhadap masalah pornografi sebagai berikut:

  1. Penutupan akses anak terhadap materi pornografi serta penggunaan dan pencitraan anak sebagai komoditas pornografi, karena tidak diperkenankan ada alasan apapun untuk memberikan kemudahan bagi anak untuk mengaksesnya. (Data statistik: LBH APIK dan Indonesia ACT)
  2. Melakukan proses pemantauan agar rumusan RUU tidak mengkriminalkan perempuan yang berperan sebagai model pornografi, apalagi yang merupakan “korban” pornografi, karena banyak perempuan yang menjadi korban sistematik dari kejahatan trafiking dan jeratan hutang.
  3. Memperluas cakupan subyek hukum dengan menekankan pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku yang berbentuk korporasi dalam industri pornografi. Menuntut RUU tentang Pornografi ini agar fokus pada regulasi dan pemberian sanksi bagi pelaku usaha/industri pornografi
  4. Memastikan pengaturan pornografi tidak mengatur secara berlebihan (over kriminalisasi) sehingga justru mematikan hak berekspresi dan berkarya berkaitan dengan gerak tubuh, pertunjukkan, budaya, seni, ekspresi individu, pendidikan seksual, perilaku seksual individu, dan hal-hal lain yang terkait dengan wilayah privat individu.
  5. Memastikan RUU tentang Pornogradi ini hanya mengatur pornografi di ruang publik dan tidak mengatur wilayah privat individu orang dewasa kecuali jika ada materi kekerasan dan eksploitatif di dalamnya.
  6. Mengawal RUU tentang Pornografi agar fokus menjawab permasalahan aktual pornografi dan tidak menjadikannya sebagai ajang politisasi.
  7. Mendukung pengaturan khusus mengenai pornografi yang menjawab secara tepat masalah pornografi dan implementatif serta tidak menimbulkan masalah baru di masyarakat.

Ketujuh hal di atas menjadi indikator untuk menilai apakah RUU Pornografi layak disebut sebagai RUU pornografi (fokus hanya pada pengaturan pornografi)? Apakah RUU telah mencerminkan perlindungan terhadap perempuan dan anak? Apakah RUU mengatur ruang publik sehingga menutup akses anak terhadap pornografi? Apakah RUU tetap menghormati ruang privat orang dewasa? Apakah RUU memberi sanksi yang berat bagi pelaku industri pornografi dan tidak justru mengkriminalkan perempuan dan anak?

Seandainya kita semua bisa jernih maka proses penyusunan materi RUUP mungkin bisa lebih akomodatif dan tidak dipenuhi syak wasangka dan show of force.

Dalam beberapa dialog di televisi misalnya di MetroTV yang dipandu oleh Meutia Hafidz dengan nara sumber antara lain Agung Sasongko dari PDIP dan Irsyad Sudiro dari Golkar.

Terlihat apapun argumen dari dari Agung Sasongko dapat diberi jawabannya oleh Irsyad Sudiro tapi dengan pertanyaan dan jawaban yang terkesan bukan saja berbeda cara pandang tapi juga salah paham dan egois.

Irsyad Sudiro misalnya menjawab pertanyaan Meutia yang menanyakan apakah DPR tetap akan tetap mensyahkan RUUP ini walau masih banyak komponen masyarakat yang protes. Irsyad menjawab bahwa kalau fraksi fraksi di DPR sudah setuju dan mengikuti prosesnya maka tidak ada alasan untuk tidak melakukannya.

Jawaban itu seperti menghianati kebersamaan. Memang demokrasi membolehkan voting tapi sudah lupakah kita bahwa masih ada referendum. Sebelum semua itu terjadi bukankah musyawarah mufakat untuk mencapai hasil yang disepakati bersama adalah jalan terbaik.

Tak perlu lagi protes yang keruh dan penuh syak wasangka seperti protes atas pasal 14 oleh Hizbut Tahrir yang mensinyalir bahwa pasal 14 ini berpotensi menjadi celah praktik pornografi berkedok kesenian.

Tak perlu juga tudingan yang mengatakan RUUP adalah gerbang syariat Islam, disintegrasi dan berbagai argumen lain yang tipikal polarisasi. Kita sama sama ingin melindungi bangsa dari pengaruh buruk pornografi, tapi itu hanya bisa dalam kejernihan. Jangan hanya asal tolak atau dukung.

Kita berharap Panja RUUP bisa menunda untuk mengkaji kembali pasal pasal yang masih dianggap berpotensi multitafsir.

Bagi para pembaca yang ingin berkomentar disarankan menggunakan identitas asli dan kalau bisa tidak hanya komentar tapi juga memberi masukkan.

18 Komentar

Filed under politik

RUU Pornografi

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.
  2. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.
  3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
  5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Baca lebih lanjut

7 Komentar

Filed under politik