Pentingnya Pengendalian Situs Porno

Diskusi dalam sebuah milis menjadi sengit sejak thread tentang pemblokiran situs porno oleh pemerintah diposting. Jika itu milis dari komunitas yang memiliki perspektif yang sama, maka bisa dilihat arah diskusinya searah.

Tapi yang seru adalah bila milis tersebut memiliki anggota dengan perspektif yang berbeda. Diskusi jadi kacau balau. Seseorang dengan latar belakang teknis sedang asik membahas bagaimana metode sensor tapi disanggah oleh yang lain dengan mengatakn tidak setuju sensor karena urusan moral bukan urusan pemerintah.

Ada yang mengkhawatirkan pelaksanaan UUITE akan menyimpang jauh dan dijadikan alasan aparat untuk bertindak represif pada rakyat. Kebanyakan pendapat yang menentang rata rata emosional. Diantara sekian banyak pendapat yang menentang tersebut ada juga yang memiliki argumentasi yang berdasar.

Tapi diskusi yang keroyokan semacam itu sering kali tidak menghasilkan kesimpulan apa apa. Karena masing masing tidak membahas aspek yang sama. Orang sedang membahas teknologi sensor direcoki oleh yang tidak setuju penyensoran. Tentu itu beda aspek.

Idealnya untuk diskusi tentang teknologi sensor diikuti oleh orang orang yang setuju dengan ide penyensoran tersebut, untuk orang yang tidak setuju untuk apa membahas teknologinya.

Tentu setuju atau tidak setuju tidaklah hitam putih, ada yang setuju tapi diikuti oleh kondisi kondisi. Misalnya setuju dengan ide sensor tapi dengan syarat pelaksanaannya harus transparan dan bisa dikontrol oleh masyarakat.

Tampilnya Menkominfo di berbagai media untuk menjelaskan duduk perkara UUITE yang tidak sekedar mengurusi pornografi rupanya belum cukup menenangkan keadaan.

Salah satu media dimana Menkominfo tampil sebagai narasumber adalah acara TV Perspektif Wimar. Dalam acara itu selain Menkominfo, Pak Budi Rahardjo pakar network security dari ITB juga sempat berdialog lewat telephone.

Dalam dialog di acara tersebut boleh dikatakan tidak ada yang sepaham dengan Menkominfo Pak Nuh. Bung Wimar, Wulan Guritno dan Pak Budi berada pada pihak yang berseberangan dengan Pak Nuh.

Memang terjadi dialog tapi tidak tuntas walaupun ada beberapa poin dari Bung Wimar yang telah dijawab oleh Pak Nuh. Menarik ulasan Pak Budi sebagai orang yang menolak sensor dengan argumentasi yang memiliki dasar.

Banyak pandangan tentang sensor terutama yang tidak setuju. Diantara pandangan pandangan tersebut saya jelas tidak sependapat dengan orang yang berpandangan bahwa pornografi bukan suatu masalah.

Ini bukan soal moralitas tapi soal dampak sosial yang mungkin timbul akibat pornografi. Saya yakin orang orang yang berminat pada pornografi bukanlah orang yang tidak bermoral.

Pornografi perlu dikendalikan untuk meredam dampak negatif yang merugikan masyarakat akibat kegandrungan akan pornografi.

Sebelumnya saya ingin mengungkapkan fakta bahwa pornografi memiliki dua sisi yakni sisi positif dan sekaligus sisi negatif. Positif bila terkendali dan negatif bila tidak terkendali dan menjadi eksesif, bahkan bisa menjadi obsesif. Disinilah timbul masalah itu.

Jika pornografi diakses oleh kalangan terbatas dengan cara yang terkendali maka kecenderungan untuk menjadi eksesif bisa diminimalkan. Pornografi memiliki kencederungan untuk menjadi eksesif lebih besar dari sex.

Aktifitas menikmati sex dan aktifitas menikmati pornografi memiliki karakteristik psikologi yang berbeda. Kegiatan Sex bersama pasangan memiliki pola yang lebih bisa memberikan resolusi (kepuasan sexual) sedangkan pornografi cenderung bertahan pada tingkat stimulasi dan jarang sekali berlanjut hingga resolusi.

Itulah sebab kecenderungan untuk menjadi addict pada pornografi lebih besar ketimbang addict pada Sex. Faktor lain adalah pornografi mudah didapat dimana saja. Orang tak perlu pergi kekamar mandi atau check in ke hotel untuk melihat porn. Cukup dimeja kerja dikantor tanpa diketahui oleh rekan kerja disebelahnya. Tentu Sex tak bisa dilakukan dimeja kerja tanpa ketahuan rekan disebelah meja.

Jika seseorang telah addict maka akan menjadi eksesif. Pada tingkat eksesif ini sudah banyak dampak merugikan yang bisa ditimbulkan. Mulai dari pemborosan bandwidth kantor, menurunnya produktifitas karyawan (sebagian besar karyawan dipecat karena mengakses situs porno pada jam kerja di kantor), hingga pada kecenderungan ketahap selanjutnya yaitu obsesif.

Sebagai gambaran seberapa besar perilaku eksesif ini pada masyarakat penikmat pornografi bisa dilihat dari kegiatan bisnis pornografi yang saya ambil dari situsnya Romi Satrio Wahono.

Total pendapatan pertahun industri pornografi di dunia adalah sekitar 97 miliar USD, ini setara dengan total pendapatan perusahaan besar di Amerika yaitu: Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo!, Apple, Netflix and EarthLink.

Saya lanjutkan. Jika perilaku eksesif telah lebih maju lagi menjadi obsesif maka yang terjadi adalah kehancuran. Seperti seorang pecandu narkoba yang sakau. Jika tak mendapatkannya akan berusaha dengan segala cara, bahkan tindakan kriminal. Jika sudah sampai pada tahap ini maka kemerosotan moral tak perlu diperdebatkan lagi.

Berdasarkan argumentasi diatas saya berbeda pendapat dengan Bung Wimar yang mengatakan bahwa pornografi tidak usah dibatasi. Sayang beliau tidak sempat mengemukakan argumentasinya karena keterbatasan waktu. Karena pornografi yang bebas membawa masalah maka harus diredam dan dikendalikan agar tidak menjadi eksesif apalagi obsesif.

***

Bagi orang orang yang tidak sependapat dengan argumentasi diatas mungkin tidak perlu melanjutkan membaca karena selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara mengendalikan situs porno, tentu tidak bermanfaat bagi orang yang tidak setuju.

Foto dari Blognya Pak BudiBagi yang setuju tentu juga memiliki beragam perspektif. Salah satunya adalah Pak Budi Rahardjo. Pak Budi setuju bahwa pornografi itu bermasalah tapi tidak setuju dengan metode sensor yang dipakai untuk mengendalikannya.

Untuk itu saya ingin membuka dialog imaginer dengan orang orang yang menentang sensor dan sebagai model saya akan gunakan pandangan dari Pak Budi sebagai lawan dialog.

Pak Budi mengatakan ketimbang melakukan sensor maka lebih baik ditempuh cara lain yaitu dengan meningkatkan konten positif, berikut kutipannya dari acara Perspektif Wimar:

“Kalau kita mau membuat Internet lebih sehat harusnya kita lebih banyak membuat konten yang positif sehingga konten yang negatif ini akan menjadi minoritas justru”.

Saya memiliki pandangan yang berbeda dengan Pak Budi. Apakah benar konten positif bisa membuat pornografi menjadi minoritas? Belum lagi kemampuan pembuat konten anak negeri yang masih seperti sekarang ini tentu tak bisa banyak berharap. Kalau kita sudah mampu membuat konten yang baik, apakah tidak terjadi justru akan membuat mereka membangun konten yang negatif karena tidak dilarang?

Saya ingin ambil contoh negara yang telah mampu membuat begitu banyak konten dengan baik, Amerika Serikat. Apakah situs pornografi di Amerika lantas menjadi minoritas? Begitu banyak konten positif di Amerika tapi situs porno tak urung menjadi minoritas disana. Amerika justru menjadi penyumbang situs porno terbesar di dunia dengan prosentase 89% situs porno disumbangkan oleh Amerika.

Lihat saja penghasilan bisnis pornografi yang mengalahkan gabungan penghasilan perusahaan-perusahaan besar. Berdasarkan ini saya tidak sependapat dengan Pak Budi bahwa konten positif itu akan dengan sendirinya membuat situs pornografi menjadi minoritas.

Kemudian tentang himbauan Pak Budi pada Pak Nuh untuk lebih fokus pada pengembangan kreatifitas IT ketimbang sensor situs porno. Saya berpendapat justru dilengkapinya UUITE dengan pasal kesusilaan adalah untuk menjaga kreatifitas tetap pada jalur yang positif.

Bayangkan jika anak anak kita di daerah telah pandai membuat konten maka minat mereka pada pornografi akan menjadi bahan eksperiman yang sangat menyenangkan. Dengan karakteristik psikologi pornografi seperti yang saya paparkan diatas bukan tidak mungkin mereka lantas akan menjadi eksesif dan selanjutnya.

Tentu saya tak perlu menjelaskan pada Pak Budi apa sesungguhnya yang ingin dicapai melalui disahkannya UUITE.

Kemudian teori lain yang dikemukakan oleh Pak Budi adalah metode untuk menangkal pornografi. Beliau berpendapat metode yang dipilih untuk menangkal pornografi adalah sbb, quote dari Blognya:

Yang pertama adalah edukasi dan pembinaan moral. Ini harus dilakukan di semua lini; rumah, sekolah, dan masyarakat. Tujuannya adalah adanya tekanan moral bahwa melihat situs porno itu adalah salah, memalukan, tidak bermoral, dan sejenisnya.

Saya ingin menanggapi dengan mengambil analogi sebuah sistem, untuk lebih mudah dipahami berhubung beliau pakar security system🙂. Langkah yang diambil oleh Pak Budi merupakan langkah proteksi pada individu, walaupun itu dilakukan disemua lini mulai dari rumah tangga hinga sekolah tapi tetap saja sasarannya adalah individu dan bukan pada sistem.

Jika ini berhasil maka sempurnalah proteksi itu. Tak ada yang bisa menembus. Tapi to be realistic, dalam sebuah sistem entah itu masyarakat atau sistem jaringan komputer kenyataannya tak ada sistem yang benar benar bisa secure hanya dengan memproteksi individu.

Kondisi ideal tak pernah bisa ditemui, apalagi tahu sendiri kondisi masyarakat kita sekarang. Saya akan ambil contoh sebuah sistem jaringan komputer.

Saya masih ingat kuliah Pak Budi tentang security disebuah seminar. Waktu itu Pak Budi bilang sistem pengamanan yang baik itu yang bagaimana sih? Kata Pak Budi melanjutkan bahwa sistem yang baik adalah yang acceptable.

Bisa saja kita kunci komputer kita di gudang tanpa jatringan tapi itu sangat tidak nyaman dan masih bisa dibobol maling kalau satpamnya lengah. Kemudian kalau kita sambungkan PC kita ke jaringan juga akan rentan serangan dari luar.

Jadi sistem pengamanan yang baik adalah yang acceptable. Kita perlu tersambung ke jaringan untuk bekerja tapi juga perlu aman, karena itu langkah langkah pengamanan harus disesuaikan dengan resiko.

Kalau kita pakai teori Pak Budi tentang menangkal pornografi dengan analogi menangkal serangan pada jaringan maka bisa saya analogikan langkah edukasi dan pembinaan moral adalah langkah membina pengguna jaringan untuk berhati dalam melakukan perkejaan didalam jaringan.

Kemudian melengkapi semua PC yang tersambung ke jaringan dengan antivirus terbaru yang selalu update. Tentu Pak Budi paham betul bahwa itu saja ternyata tidak cukup, perlu Firewall yang menjaga dipintu gerbang masuk sebelum diakses oleh pengguna jaringan.

Kalau hanya mengandalkan pengaman pada PC individual maka itu akan sangat mudah ditembus, karena kondisi dilapangan tidak selalu ideal. Ada PC yang sudah pakai Vista tapi ada juga yang masih pakai XP bahkan masih ada yang Win 98 mungkin.

Dari sisi pengguna juga demikian ada yang aware dengan security ada yang ceroboh. Karena itu perlu ada sistem pengaman yang lain yang tidak individual tapi sistemik seperti dalam jaringan perlu Firewall.

Dalam masyarakat pengguna Internet, sensor adalah sistem pengamanan yang bukan individu. Dengan hanya mengandalkan sistem pengaman individu celah untuk masuk masih sangat besar. Berikut ada kutipan dari Mas Romi:

Perlu diingat bahwa produsen situs pornografi di dunia sangat mahir menerapkan berbagai teknik internet marketing, Search Engine Optimization (SEO) dan berbagai taktik untuk menyebarkan produk yang mereka buat.

Salah satu yang membuat pornografi susah dicegah adalah akibat jebakan akses tidak sengaja. Produsen pornografi di dunia bisa menggunakan berbagai taktik di bawah untuk mengantarkan pengguna Internet ke situs pornografi:

  • Kesalahan tulis keyword: shareware vs. sharware
  • Keyword biasa: toys, boys, pets, etc
  • Kedekatan nama domain: whitehouse.com, coffeebeansupply.com, teenagershideout.com, clothingcatalog.com, watersports.com
  • Penggunaan nama brand: Disney, Nintendo, Barbie, Levis, etc
  • Email spam: 30% spam adalah pornografi

Dengan demikian pada masyarakat dengan kondisi kesadaran proteksi diri yang masih sangat beragam itu jelas dibutuhkan sistem pengamanan lain yang lebih diatas tingkat, semacam Firewall pada sistem jaringan komputer.

Pak Budi juga mengusulkan sistem proxy untuk anak anak yang bebas pornografi. Ide yang bagus namun tetap itu masih pada lapis network yang belum berperan secara global.

Semakin kebawah lapisan semakin sulit untuk dimonitor. Lapis lapis yang dikemukakan oleh Pak Nuh adalah pertama / paling bawah lapis individu. Cara Pak Budi dengan membina moral adalah aplikasi pada lapis ini.

Lapis kedua adalah lapis network. Usul Pak Budi tentang Proxy bebas porn adalah aplikasi pada lapis network.

Bagaimana jika warnet warnet yang sering dikunjungi anak anak lantas emoh memasang proxy itu, dan kecenderungan ini akan besar karena berkaitan dengan income warnet.

Lapis paling tinggi adalah lapis ISP sebagai pintu gerbang koneksi internet. Sensor situs porno oleh pemerintah adalah aplikasi pada lapis ini.

Kenapa Pak Budi tidak setuju pada pengamanan lapis terkahir ini saya tidak tahu. Tapi yang jelas Pak Budi pernah bilang bahwa salah satu kebanggan beliau dengan Internet Indonesia adalah karena tidak pernah disensor sejak jaman Pak Harto.

Sama Pak, saya juga bangga dengan hal itu. Saya masih ingat dulu tahun 98, kala reformasi bergulir. Belum banyak yang bisa mengakses Internet. Jangankan anak SMP, mahasiswa saja jarang yang punya akses ini.

Saya beruntung waktu itu masih mahasiswa tapi karena saya sudah bekerja di sebuah ISP maka saya bisa akses Internet leluasa. Waktu itu saya ingat membina sebuah forum yang namanya “Forum Civitas Akademika, Anti Status Quo, Pro Reformasi”… hehehe jadi nostalgia.

Dalam situs itu ada link ke situs lain diantaranya ke situsnya Priyadi dan Pak Budi Rahardjo sendiri. Disitulah saya pertama kali dengar nama Pak Budi dari atasan saya Pak Bob Hardian, mungkin Pak Budi kenal karena masih sama sama di IDNIC?

Romantisme kebanggaan itu tak akan pernah hilang. Tapi waktu itu peran ICT di masyarakat masih minim sekali. Sekarang sudah sangat berbeda. Dulu anak anak SMP tak kenal warnet, sekarang hampir ditiap sudut jalan ada warnet.

Bahkan anak SD sudah mulai kenal Google. Perkembangan inilah yang saya rasa harus disikapi tanpa kehilangan kebanggaan itu. Kalau alasan Pak Budi bahwa usaha sensor itu tak akan efektif maka itu tentu harus dibuktikan.

Atau kalau khawatir praktik sensor itu akan menyimpang dari tujuan semula maka mari sama sama kita awasi. Beri usulan pada Depkominfo tentang metode sensor yang kita anggap sesuai.

Sampai disini saya berharap para pembaca bisa memahami cara saya memandang sesnor ini. Pada prisipnya setuju cuma tinggal bagaimana metode sensor yang memenuhi semau aspek. Tidak berpotensi menjadi represif seperti yang ditakutkan banyak kalangan.

Sebagai rangkuman, dalam kenyataan masyakarat seperti sekarang ini sensor menurut saya adalah suatu teknik proteksi dilapis paling tinggi yang mampu membatasi akses situs porno dengan sangat sigfinikan, ketimbang proteksi pada level yang lebih rendah.

Tentu semua usaha disemua lapis adalah positif tapi lapis paling atas tetap dibutuhkan guna menyongsong booming pemanfaatan ICT sebagai akibat disahkannya UUITE.

Semoga dialog imaginer diatas bisa dimengerti dengan hati yang tenang. Mohon maaf Pak Budi kalau ada perbedaan tapi saya tetap hormat. Bagaimana usulan saya tentang metode sensor? Insyallah saya akan hadir di diskusi dengan Pak Nuh di Depkominfo dan memberi usulan. Tunggu postingan saya selanjutnya.

19 Komentar

Filed under sosial

19 responses to “Pentingnya Pengendalian Situs Porno

  1. Pornografi perlu dikendalikan untuk meredam dampak negatif yang merugikan masyarakat akibat kegandrungan akan pornografi.

    Setuju banget Mas! Karena tidak semua orang bisa mengendalikan diri, saya kira pornografinya yang musti dikendaliin.

    Pada tingkat eksesif ini sudah banyak dampak merugikan yang bisa ditimbulkan. Mulai dari pemborosan bandwidth kantor, menurunnya produktifitas karyawan (sebagian besar karyawan dipecat karena mengakses situs porno pada jam kerja di kantor), hingga pada kecenderungan ketahap selanjutnya yaitu obsesif.

    Wah, ada yang sampai segitunya ya? Kalo yang udah tahap obsesif kayak gimana? Hancurnya ngga Mas jelasin…

  2. Ping-balik: Ratna's Blog

  3. Terkendali? Saya pikir kita perlu berpindah sudut pandang masalah terkendali dan tidaknya ini, mas.

    Yang bikin masalah kan pornografi amatiran. Yang punya situs ambil dari sembarang tempat, atau motoin orang waktu lagi ga sadar, atau mengedit agar artis bisa jadi bugil, atau mencuri file pribadi orang lain. Jumlah mereka banyak dan ga bisa dikendalikan.

    Untuk yang beginianlah yang bisa diblokir dengan alasan melanggar privacy dan hak cipta orang lain, ga perlu bawa-bawa moral masyarakat.

    Yang profesional saya kira jumlahnya lebih sedikit, bisa dikendalikan. Dan mereka pun punya self censorship, untuk bisa lihat harus punya kartu kredit dulu, harus jadi member dulu. Yang dishoot pun dengan kotrak, tanpa paksaan. Jadi peredarannya terbatas, seperti yang Mas Wibisono bilang.

    Seriously, kalau aturannya porno atau tidak, emang kita sudah punya definisinya? Inilah yang rentan dipermainkan oleh penguasa.

  4. @Hariadi:

    Yang bikin masalah kan pornografi amatiran. Yang punya situs ambil dari sembarang tempat, atau motoin orang waktu lagi ga sadar, atau mengedit agar artis bisa jadi bugil, atau mencuri file pribadi orang lain. Jumlah mereka banyak dan ga bisa dikendalikan.

    Statement ini harus didukung data, apakah benar demikian proporsinya, atau cuma asumsi.

    Untuk yang beginianlah yang bisa diblokir dengan alasan melanggar privacy dan hak cipta orang lain, ga perlu bawa-bawa moral masyarakat.

    Rupanya kita punya alasan berbeda. Kalau saya alasannya bukan pelanggaran privacy tapi untuk melindungi dari akses yang eksesif dan terbuka.

    Seriously, kalau aturannya porno atau tidak, emang kita sudah punya definisinya? Inilah yang rentan dipermainkan oleh penguasa.

    Saya belum lagi menyentuh masalah ini, karena belum masuk kepembahasan teknis sensor. Dari pertemuan dengan Menkominfo kemarin masalahnya memang disitu.

    Yang profesional saya kira jumlahnya lebih sedikit, bisa dikendalikan. Dan mereka pun punya self censorship, untuk bisa lihat harus punya kartu kredit dulu, harus jadi member dulu. Yang dishoot pun dengan kotrak, tanpa paksaan. Jadi peredarannya terbatas, seperti yang Mas Wibisono bilang.

    Yah kembali lagi ini butuh data, kalo masih “saya kira” nanti sikap yang diambil jadi berdasarkan asumsi. Tapi apapun itu kalau memang bisa dikendalikan jumlahnya dan cara aksesnya maka itu sudah cukup bisa melindungi dari jangkauan anak anak terutama.

    @Ratna:

    Kalo yang udah tahap obsesif kayak gimana? Hancurnya ngga Mas jelasin…

    Perasaan udah deh? ada yang lewat kali bacanya🙂 Atau mau yang lebih detail yah, harus detail yah?

  5. Ok, intinya cuma masalah data?

  6. Setuju mas. Toh, menkominfo pun sudah membuka diri untuk menerima masukan dan saran, terutama untuk soal teknis pemblokiran ini. Itu sudah suatu niat baik, kan?

  7. @hariadhi:

    Tentu tidak, data hanya pendukung tapi penting.

  8. @Ratna – Setuju banget Mas! Karena tidak semua orang bisa mengendalikan diri, saya kira pornografinya yang musti dikendaliin.

    Dan lalu beberapa pihak kemudian meng counter dengan fallacy “ah masyarakat kita kan sudah dewasa, tidak perlu di sensorkan. Dia sudah tahu mana yang terbaik untuk dia“.

    Akur dengan ajakannya untuk nge-blog saja🙂

    @Wibi – Saya ingin ambil contoh negara yang telah mampu membuat begitu banyak konten dengan baik, Amerika Serikat. Apakah situs pornografi di Amerika lantas menjadi minoritas? Begitu banyak konten positif di Amerika tapi situs porno tak urung menjadi minoritas disana. Amerika justru menjadi penyumbang situs porno terbesar di dunia dengan prosentase 89% situs porno disumbangkan oleh Amerika.

    Data yang menarik🙂 Thanks for sharing.

    Jadi kesimpulan Anda sendiri bagaimana, apa solusi untuk pornografi ini ?

    Usulan saya sendiri ke Depkominfo adalah dengan membuat “social blacklist”, yaitu :

    1. Daftar URL pornografi yang di blacklist
    2. Di hosting oleh Depkominfo
    3. Masyarakat bisa menyumbang URL untuk kemudian di review untuk dimasukkan ke blacklist
    4. blacklist tersebut kemudian bebas untuk dimanfaatkan oleh institusi / anggota masyarakat yang membutuhkan

    Contoh riil nya mungkin seperti blacklist untuk proxy.
    Pihak-pihak yang memerlukan kemudian cukup mensetting proxy server mereka untuk menggunakan blacklist ini — dan kemudian tidak ada lagi yang perlu mereka lakukan. Semuanya kemudian berjalan otomatis.

    Jadi, sifatnya bukan mandatory bagi umum. Tapi beberapa institusi mungkin bisa mewajibkan untuk menggunakannya – misal: BUMN, sekolah negeri, warnet, dst

    Secara realistis, blokir 100% content pornografi adalah hal yang mustahil. Secara prinsip, saya pribadi pro freedom of speech, jadi perlu keterbukaan dalam skema blacklist ini agar tidak disalah gunakan untuk memberangus freedom of speech.
    Hanya untuk content pornografi, hate speech, dan pelanggaran hukum lainnya.

    Sekaligus salam kenal, senang akhirnya bisa bertemu dengan anda hari ini🙂
    Keep on blogging !

  9. @enggar:

    sebenarnya ada design lain yang bekerja dibelakang itu, saya masih mengumpulkan data untuk nulis lagi.

  10. @sufehmi:

    Jadi kesimpulan Anda sendiri bagaimana, apa solusi untuk pornografi ini ?

    Saya pernah mengusulkan sebuah konsep tentang filtering di milis teknologia tapi sayang tidak mendapat tanggapan.

    Beriku kutipannya dari milis itu:

    Bagaimana mereka melakukannya jadi penting, agar tidak sewenang wenang.

    Menurut saya keputusan sebuah halaman web bisa masuk daftar blokir tak boleh diserahkan sepenuhnya pada satu pihak, mesti ada unsur berbagai pihak bila perlu bisa dipakai sistem voting.

    Jadi URL kandidat blokir di vote oleh approval comitte yang terdiri dari banyak unsur sebab ukuran porn bisa berbeda beda. Kalau sudah di
    voting jadi keputusan bersama. Sekarang tinggal bagaimana menyusun konfigurasi approval comitte dan aplikasi yang bisa mengakomodasi
    kerja mereka nanti.

    Pemblokiranpun bertingkat dari top level domain, sub-domain, direktori, sampai pada halaman dan querystring.

    Dalam melakukan voting ada semacam kaidah teknis yang mesti diikuti. Misalnya untuk bisa memblokir sebuah situs dari top domain utuh mesti ada deklarasi resmi dari situs tersebut bahwa itu memang situs porno, seperti playboy, imagefap, dan lain lain. Bisa dipikirkan kaidah
    kaidah lain untuk tingkat selanjutnya.

    Kemudian publik juga harus bisa mengontrol aktifitas itu dan juga harus dibuka ruang untuk restore kalau kalau ada pihak yang merasa ada
    kesalahan dalam melakukan pemblokiran.

    Intinya transparansi kerja, sebab kalau tidak nanti jadi semena mena dan seperti kekhawatiran Enda bisa jadi kenyataan.

    Ide tersebut tidak mendapat tanggapan saya maklum karena sebuah konsep baru akan menarik kalau dibaca oleh orang yang memiliki perspektif yang sama.

    Usulan saya sendiri ke Depkominfo adalah dengan membuat “social blacklist”, yaitu :

    1. Daftar URL pornografi yang di blacklist
    2. Di hosting oleh Depkominfo
    3. Masyarakat bisa menyumbang URL untuk kemudian di review untuk dimasukkan ke blacklist
    4. blacklist tersebut kemudian bebas untuk dimanfaatkan oleh institusi / anggota masyarakat yang membutuhkan

    Kelihataannya rumah Mas Harry tidak terlalu berbeda, tinggal dicari fine tuning.

    Jadi, sifatnya bukan mandatory bagi umum. Tapi beberapa institusi mungkin bisa mewajibkan untuk menggunakannya – misal: BUMN, sekolah negeri, warnet, dst

    Ide yang sama pernah dikeluarkan oleh Pak Budi Rahardjo dengan nama “Proxy Sehat”, tapi hanya untuk anak anak.

    Yang menjadi problem bagaimana mewajibkan proxy bagi instansi tertentu, kalau instansi pemerintah mungmin bisa tapi kalau warnet?

    Secara realistis, blokir 100% content pornografi adalah hal yang mustahil. Secara prinsip, saya pribadi pro freedom of speech, jadi perlu keterbukaan dalam skema blacklist ini agar tidak disalah gunakan untuk memberangus freedom of speech.

    Setuju, sama dengan pikiran saya pada tulisan diatas, pengendalian dan bukan pemblokiran.

    Saya lagi mau nulis tentang kenapa kok sejak awal Depkominfo tidak memberi kebijakan yang tepat, kok salah kebijkannya.. ini lagi mau ditulis, sekalian juga konsep tentang metode filtering, eh gak dul udeh, mungkin lebih dulu laporan pertyemau tadi… duh banyak banget yang msuti ditulis.. Salam Mas Harry🙂

  11. Setuju mas.Situs porno emang perlu dikendalikan. Mengajak ke arah kebaikan ga cukup dengan menyuarakan yang indah2 dan terpuji saja, kadangkala diperlukan ketegasan (baca: keberanian bersikap yang tidak populer) untuk “menghajar” keburukan… just my 2 rupiahs🙂

  12. Wah, ulasan yang menarik mas. saya belum membaca lengkap comment2 yang ada, tapi saya ingin menambahkan, kalau sudah ada yah mohon maaf..

    Tentang situs pornografi, saya terus terang berada pada pihak yang setuju kalau pornografi diblokir di indonesia, melihat dampak yang dihasilkan dari situs2 porno tersebut.

    Kalau filteringnya diserahkan pada individu, masalahnya jaman sekarang pengawasan orang tua terhadap anaknya jauh berkurang daripada jaman dulu. ditambah lagi buat yang awam terhadap internet, pandangan mereka kebanyakan sudah internet itu jelek semua, bahkan yang ekstrim bisa menyatakan anti terhadap internet(mudah-mudahan MUI g sampai mengeluarkan fatwa haram yah..🙂 ).

    Nah, sekarang teknik yang agak masuk akal menurut saya. Internet dimana-mana kan dibesarkan oleh komunitas, dikelola oleh komunitas. bagaimana kalau sistem yang dikembangkan oleh komunitas itu yang membuat filtering, seperti “flagging system”nya youtube, sehingga semakin banyak orang yang memflag kalau situs itu porno, fitnah dsb bisa ramai2 di flag, kalau quota terpenuhi, maka otomatis situs tersebut diblocking. tanpa campur tangan pemerintah tentu saja.

    namun apabila pemerintah indonesia berkeberatan dengan satu situs tertentu, pemerintah g perlu ngirim surat ke ISP nya, yang bisa dilakukan adalah “menghimbau” pengguna untuk mem-flag situs tersebut. tapi server tetap ditangan komunitas, bukan pemerintah..

    seperti gitu kira2, semoga ide saya bermanfaat dan minta maaf, karena saya tidak bisa hadir dalam pertemuan di depkominfo tersebut.
    oh ya, saya mengakui ide saya mungkin masih perlu pendalaman lebih lanjut loh..

    ~salam~

  13. bagus

    argumen artikel di atas : ok juga. tapi buat saya yang penting aktionnya ada, menggingat hal baik sebaiknya dilakukan(cepat menganalisa & cepat bekerja).

  14. Ping-balik: Polarisasi Kontroversi RUU Pornografi « Budayawan Muda

  15. alex tanambon

    “Aktifitas menikmati sex dan aktifitas menikmati pornografi memiliki karakteristik psikologi yang berbeda. Kegiatan Sex bersama pasangan memiliki pola yang lebih bisa memberikan resolusi (kepuasan sexual) sedangkan pornografi cenderung bertahan pada tingkat stimulasi dan jarang sekali berlanjut hingga resolusi.

    Itulah sebab kecenderungan untuk menjadi addict pada pornografi lebih besar ketimbang addict pada Sex. Faktor lain adalah pornografi mudah didapat dimana saja. Orang tak perlu pergi kekamar mandi atau check in ke hotel untuk melihat porn. Cukup dimeja kerja dikantor tanpa diketahui oleh rekan kerja disebelahnya. Tentu Sex tak bisa dilakukan dimeja kerja tanpa ketahuan rekan disebelah meja.

    Jika seseorang telah addict maka akan menjadi eksesif. Pada tingkat eksesif ini sudah banyak dampak merugikan yang bisa ditimbulkan. Mulai dari pemborosan bandwidth kantor, menurunnya produktifitas karyawan (sebagian besar karyawan dipecat karena mengakses situs porno pada jam kerja di kantor), hingga pada kecenderungan ketahap selanjutnya yaitu obsesif.”

    Tanggapan saya: “tidak memberikan resolusi? pernah dengar masturbasi?”

  16. seremonia

    tutoial trik & software ANTI PORNO HANDAL, MURAH & LEGAL di http://seremonia.net
    thanks

  17. Ping-balik: Nawala Project « Wib’s Web World

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s