Arsip Tag: caleg

Usulan Solusi Caleg Perempuan

Prof Jimly

Prof Jimly

Pro kontra menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan pemilu menggunakan suara terbanyak dengan membatalkan sistem penetapan caleg berdasarkan nomor urut dalam UU Pemilu Legislatif.

Apalagi putusan MK tersebut tidak bulat tapi ada dissenting opinion atau pendapat berbeda dari hakim Maria Farida Indrati, salah satu hakim dan satu satunya hakim perempuan di MK.

Jakarta, Kompas – Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pemakaian sistem nomor urut dalam penetapan calon anggota legislatif dinilai merugikan caleg perempuan. Pasalnya, penghapusan sistem nomor urut membuat perlakuan khusus terhadap perempuan melalui kuota 30 persen tidak efektif. Putusan itu dinilai melanggengkan nilai patriarkis.

Keterwakilan perempuan di parlemen masih dirasakan sangat kurang. Dilihat dari pengalaman tahun 2004.

…fakta yang cukup ironis dalam pemilu 2004 ternyata hanya menghasilkan prosentasi anggota legislatif perempuan dari semua partai sebesar 11,09% atau 61 orang dari 550 kursi yang sedia di DPR RI.

Kenyataan sama pahitnya juga terjadi ditingkat DPRD Provinsi yang hanya mencapai 15%, dan di tingkat DPRD Kabupaten/ Kota – yang lebih menyedihkan lagi, yakni hanya 2%.

Sementara itu, hasil yang cukup lumayan (meski di bawah 30%) diperoleh perempuan pada lembaga baru Dewan Pimpinan daerah (DPD), yakni sebanyak 21,09% (www.kpu.go.id)

Karena itu MK mendukung affirmative action yang disambut suka cita tapi kemudian dengan putusan ini. Menurut hakim Maria, sistem suara terbanyak yang ditetapkan MK sangat merugikan perempuan.

“Tujuan tindakan affirmative adalah mendorong jumlah perempuan lebih banyak di parlemen. Sehingga menggantinya dengan ‘suara terbanyak’ adalah identik dengan menafikan tindakan affirmative tersebut,” jelas Maria.

Beragam reaksi. Selain pendapat hakim Maria ada juga pendapat dari caleg perempuan yang mendukung putusan MK, Wanda Hamidah yang wawancaranya dimuat oleh TempoInterkatif.com:


Mahkamah Konstitusi Selasa (23/12) lalu memutuskan, cara penetapan calon legislator terpilih dengan suara terbanyak. Bagaimana menurut Anda?

Bagi saya itu sebuah kemajuan. Sebab, selama ini kita dengan lantang meneriakkan demokrasi, tetapi ternyata esensi dari nilai demokrasi yaitu kedaulatan di tangan rakyat malah enggak dijalankan. Nilai itu seolah dinafikan dengan mekanisme nomor urut. Sehingga, suara rakyat seolah diabaikan.

Dan bagi saya, sebetulnya itu bukan hal yang baru. Karena partai dimana saya saat ini aktif, jauh-jauh hari sebelumnya, telah menyuarakan mekanisme dengan suara terbanyak itu di Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi ditolak oleh partai-partai lain.

Dengan cara suara terbanyak itu pula, benar-benar adil. Karena mereka yang telah berjuang keras, dan benar-benar dipercaya oleh banyak orang lah yang jadi wakilnya. Sehingga, hanya mereka yang benar-benar berkeringatlah yang berhak menjadi wakil.

Ini tentu sebuah pendapat yang baik dengan semangat demokrasi yang tinggi. Tentunya pendapat Wanda bukan suatu usaha untuk tidak mendukung usaha untuk meningkatkan keterwakilan perempuan diparlemen sebagai upaya pemberdayaan perempuan di bidang politik.

PBB mengeluarkan resolusi pemenuhan 30 persen kuota perempuan di lembaga legislatif sebagai suatu upaya bahwa kuota tersebut sebagai jaminan atas hak perempuan untuk turut aktif dalam perpolitikan nasional.

Diberbagai negara bisa kita lihat kuota ini diberlakukan.

Di Italia, perempuan harus memperoleh 50% dari surat suara Representasi Proporsional (RP), di Argentina (30%), dan di Brazil (20%). Hal tersebut juga telah diusulkan untuk Majelis Rendah India (Lok Sabha). Kuota-kuota semacam itu biasanya dirasakan sebagai mekanisme transisional untuk menempatkan dasar bagi penerimaan yang lebih luas atas perwakilan perempuan.

Pemilihan berdasarkan suara terbanyak dianggap menafikan affirmative action 30% kuota perempuan. Bagaimana itu bisa terjadi?

Jadi begini ceritanya…

Masing masing partai memiliki daftar urut calegnya. Ketentuan yang lama mengatur daftar bakal caleg dalam setiap 3 (tiga) orang bakal caleg terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal caleg.

Saya akan buat ilustrasi sederhana. Misalnya sebuah partai memiliki daftar caleg sesuai ketentuan sebagai berikut:

  1. Rasyid (laki) (10 suara)
  2. Andy (laki) (6 suara)
  3. Rahma (perempuan) (5 suara)
  4. Adrian (laki) (8 suara)
  5. Putra (laki) (9 suara)
  6. Meutya (perempuan) (7 suara)

Jika jatah yang didapat adalah 3 kursi dan dengan aturan pemilihan berdasarkan nomor urut maka caleg yang jadi adalah: 1. Rasyid (10 suara), 2. Putra (9 suara), dan 3. Rahma (5 suara).

Sedangkan jika dengan jatah 3 kursi dan ketentuan pemilihan berdasarkan suaar terbayak maka caleg yang jadi adalah: 1. Rasyid (10 suara), 5. Putra (9 suara), dan 4. Adrian (8 suara).

Bisa dilihat mekanisme pertama tidak adil karena Rahma bisa masuk walau mendapat suara yang lebih sedikit dari Putra dan Adrian. Tapi kuota 30% bisa terpenuhi.

Sedangkan pada mekanisme kedua bisa adil karena caleg yang jadi adalah memang yang suara terbanyak tapi kuota 30% tidak terpenuhi.

Lantas bagaimana?

Jalan jalan di facebook nyasar ke wallnya Prof Jimly Asshiddiqie.

Usulan Prof Jimly

Usulan Prof Jimly

Binggo… saya setuju…

Partai bikin dua daftar caleg terpisah, satu untuk laki laki dan satu lagi untuk perempuan.

Caranya, dlm penentuan kursi nanti, atur perhitungan melalui 2 daftar urut per jenis kelamin. Lalu ditentukan bhw setiap 3 calon jadi, 1 di antaranya harus berasal dari daftar urut kelamin yang berbeda.

Hasilnya bisa 1 perempuan 2 laki2, atau 2 perempuan 1 laki2. Dg begitu jadi cespleng dan adilkan?

Soalnya, ptsn MK sama sekali tdk menolak adanya kuota perempuan yg memang dijamin berdasarkan Pasal 28H ayat (2) UUD45. Namun, dg sistem pemisahan daftar urut tsb, semua jadi beres & cespleng, dan malah tdk bernuansa memberi perlakuan khusus kepada siapa2.

Baik laki2 ataupun perempuan punyai peluang yg sama, yaitu setiap 3 kursi, 1 diperuntukkan lawan jenis.

Sebarkan saja dulu ide ini ke semua aktifis perempuan, agar mereka perjuangkan daripada marah2 sama MK. Bila perlu, boleh ketemu saya utk rincian penjelasannya.

Sebuah usulan yang bagus sekali. Dengan demikian ketidak adilan yang terjadi pada ilustrasi saya diatas tak akan terjadi. Kuota 30% tetap terpenuhi dan suara terbanyak juga terpenuhi karena suara terbanyak yang dimaksud adalah dari masing masing daftar.

Bagaimana memberi payung hukumnya? Masih dari wallnya Prof Jimly.

Usulan Payung Hukum

Jadi cukup dengan Peraturan KPU saja katanya.

Bagaimana setuju? kalau ya tolong disebarkan…

2 Komentar

Filed under politik