Debat tvOne

Acara debat biasanya dilengkapi dengan seorang moderator. Moderator dituntut bersikap netral atau tidak memihak salah satu peserta debat.

Acara DEBAT tvOne agak beda. Disamping dua kubu berbeda pendapat yang diwakili oleh seorang wakilnya terdapat dua orang “moderator”. Saya beri tanda petik karena tidak yakin apakah mereka itu moderator atau bukan.

Karena ada dua orang yang masing masing berpihak pada salah satu kubu. Acara jadi seru karena masing masing kubu membawa supporter mereka yang duduk dibangku penonton.

Pada episode kali ini dua kubu yang dihadirkan adalah antara PKB dan PKNU. Topik yang diperdebatkan adalah tentang parlementary threshold.

Sebelumnya seperti kita tahu pemilu tahun 2004 sistem yang dipakai adalah electoral threshold. Apa bedanya?

Tahun 2004 electoral threshold memiliki batasan 3%. Artinya partai partai yang pada pemilu periode sebelumnya perolehan suaranya tidak mencapai 3% maka tidak boleh ikut pemilu.

Bagi partai kecil yang jumlah pemilihnya kurang dari 3% bisa bergabung dengan partai besar atau partai keci yang lain sehingga gabungan jumlah pemilih mereka mencapai minimal 3% dari seluruh jumlah pemilih.

Tujuan dari diterapkannya electoral threshold ini adalah untuk membentuk parlement yang komposisinya tidak terlalu rumit.

Kalau tidak ada sistem electoral threshold maka akan banyak sekali partai kecil yang ikut pemilu, walhasil banyak partai yang diwakili hanya oleh satu kursi diparlemen sementara untuk membuat keputusan politik diperlukan koalisi, untuk membentuk koalisi diperlukan loby, loby yang melibatkan banyak partai akan menjadi tidak efisien.

Sebuah pemerintahan yang efektif membutuhkan parlemen yang efisien. Parlemen yang efisien hanya bisa didapat dengan jumlah partai yang tidak terlalu banyak. Dibanyak negara yang demokrasinya berjalan dengan baik, jumlah partainya di parlemen tidak banyak.

Kenyataannya sistem kepartaian electoral threshold yang menghasilkan 34 partai peserta pemilu dirasakan tidak dapat menciptakan parlemen yang efisien. Oleh karena itu sekarang digunakan parliamentary threshold: sistem kepartaian yang membatasi partai peserta pemilu yang memiliki jumlah pemilih diatas 2,5% yang boleh mendapat kursi di parlemen.

Dampaknya adalah akan lebih banyak lagi partai kecil yang tidak akan mendapat kursi di parlemen, konsekuensi adalah komposisi partai dalam parlemen menjadi lebih sederhana.

Diharapkan dengan komposisi yang sederhana itu parlemen menjadi lebih efisien yang akan berdampak pada pemerintahan yang lebih efektif.

Tujuan akhirnya adalah membentuk pemerintahan yang efektif. Saya rasa logika itu dapat diterima tapi tidak bagi kubu yang dirugikan, dalam hal ini adalah partai partai kecil yang kansnya kecil untuk mencapai batas 2,5% parliamentary threshold. Salah satu kubu yang tidak setuju dengan sistem parliamentary threshold adalah PKNU dan sebaliknya PKB adalah kubu yang setuju.

Tentu dapat diduga bahwa PKB menurut perhitungan pemilu yang lalu akan dapat melewati batas parliamentary threshold dan PKNU beresiko tidak dapat melewati batas parliamentary threshold karena partai baru yang mesin partainya masih harus diuji.

Diskusi jadi seru karena dua orang presenter yang mendampingi masing masing kubu ikut ambil bagian dalam debat tersebut. Masing masing adalah Toto Indarto mendampingi kubu PKNU dan Alfito Deanova mendampingi kubu PKB. Kubu PKNU diwakili oleh ketua PKNU Choirul Anam dan kubu PKB diwakili oleh Wasekjen PKB M Hanif Dhakiri.

Dalam debat tersebut kubu PKNU berpendapat bahwa aturan sistem kepartaian tidak boleh mengebiri hak hak partai untuk bisa ikut pemilu dan mendudukan wakilnya di DPR.

Indarto yang agak temperamental mengatakan dengan berapi api bahwa aturan tersebut dibuat oleh partai partai yang sudah memiliki wakil di DPR, ini mencerminkan kediktatoran ala senayan.

Hanif dari PKB beragumen bahwa tidak ada kebebasan yang dikekang. Sekarang ini semua orang bebas memilih dan bahkan membuat partai. Malam hari mimpi bikin partai, besok pagi sudah boleh bikin partai, begitu tandasnya.

Cuma saja untuk bisa ikut pemilu dan mendudukan wakilnya di parlemen harus ada aturan yang mengarah kepada pembentukan sistem kepartaian sederhana yang menghasilkan parlemen yang efisien.

Kalau kita mau bebas sebebas bebasnya juga akan runyam karena sistem pemilu akan menganut sistem district yang jelas tidak akan berkeadilan untuk rakyat diluar Jawa karena jumlah mereka sedikit. Karena itulah sistem pemilu yang dianut adalah proportional representation. Jadi aturan main itu penting.

Choirul Anam kemudian mengatakan bahwa dia bukannya menginginkan tak adanya peraturan sama sekali, boleh saja membentuk sistem kepartaian yang sederhana tapi tidak usah bereksperimen dengan berbagai macam sistem.

Kemudian Choirul Anam memberi contoh: dulu ada partai PK (Partai Keadilan) yang karena tidak memenuhi aturan electoral threshold maka partai tersebut ganti nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera).
Ini adalah bukti gagalnya sistem kepartaian.

Kemudian sekarang akan dicoba sistem yang baru yaitu parliamentary threshold. Sudah seharusnya bangsa ini berhenti main coba coba. Tapi Alfito kemudian sedikit menanggapi bahwa bukankah membentuk partai baru juga merupakan tindakan coba coba.

Hanif dari PKB memiliki argumen bahwa pasangan yang ideal untuk sistem presidensil terbukti dibanyak negara yang demokrasinya lebih maju adalah sistem kepartaian parliamentary threshold.

Ada yang threshold 3%, 4%, 5% dan bahkan di Turki hingga 10%. Itu semua untuk penyederhanaan jumlah partai di parlemen guna menghasilkan pemerintahan yang efektif.

Kemudian sanggahan dari Choirul adalah bahwa demokrasi kita itu unik dan tidak usah meniru sistem dari luar negeri. Tapi Hanif tidak setuju dan menjawab bahwa negara lain yang sudah memiliki pengalaman lebih banyak dengan demokrasi bisa kita ambil pelajaran dari mereka.

Contoh yang dikemukakan Hanif adalah Amerika Serikat yang dalam sejarahnya berdemokrasi selama 200 tahun lebih dan harus mengalami perang sipil tapi kita disini tidak perlu mengalami perang sipil dahulu untuk mencapai kematangan demokrasinya, kita cukup belajar dari mereka yang telah mengalaminya.

Sekarang ini ada 34 partai lama + 4 partai baru yang telah diluluskan KPU untuk ikut pemilu 2009. Diharapkan dengan sistem kepartaian parliamentary threshold akan menghasilkan jumlah partai di parlemen yang lebih sederhana walaupun sistem ini mungkin akan meminta korban 18 partai kecil. Tapi mungkin itulah harga demokrasi yang harus dibayar.

Serunya diskusi karena supporter dibangku penonton sangat riuh dan susah dikendalikan. Mereka kalau mau bicara tanpa ditunjuk langsung saja bicara. Sehingga Indarto dan Alfito beberapa kali berusaha menenangkan supporternya, bahkan Indarto pernah mengancam akan mengeluarkan siapa yang tidak bisa diatur.

Diakhir acara Indarto dan Alfito menutup acara berdua. Acara DEBAT ini cukup seru dengan format baru yang menarik.

About these ads

12 Komentar

Filed under politik

12 responses to “Debat tvOne

  1. saya setuju dengan parliamentary threshold, biar parlemennya jadi efisien tanpa bermaksud mengurangi hak berpolitik dan berpartai.

    lagian di sisi lain, biar partai2 kecil membuktikan diri bahwa partainya memang diterima dan mewakili rakyat , bukan – maaf – akal akalan untuk cari kesempatan.

    btw, iya ini acara menarik… pemikiran2 nara sumber/wakil parpol bisa tertuang relatif lengkap, jadi debat dan dialognya bisa ditangkap (secara saya ini orangnya telmi gitu loh :mrgreen: ) sayangnya supporternya terlalu riuh rendah, jadi kadang jadi susah denger nara sumbernya.. kayaknya para supporternya perlu lebih tertib deh :mrgreen:

  2. Alus Setya Pambudhie

    Setelah baca postingan ini, yang ada di benak saya, ini salah satu sistem demokrasi yang diharapkan lebih stabil untuk mengurangi fragmentasi parpol di lembaga legislatif dan guna menciptakan pemerintahan yang efektif yang dapat mengambil keputusan dengan cepat. Apakah aturan tersebut mencakup untuk tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota? atau hanya untuk DPR saja.

    Kalau jalannya debat, saya tidak mengikuti:D

  3. Jed

    Yang penting siapapun yang terpilih adalah benar mereka-mereka yang punya niat baik, bukan niat terselubung.

  4. Belum bisa percaya parpol tuh :)
    ntah kapan…. ???
    saya belum pernah lihat ada yang baik :) hehe…

  5. baru tau electoral diganti jadi parliamentary. aduh, pengen jadi caleg. (OUps!!! ada yang mau? obral…obral… ) tapi males belajar gini-gini. padahal kemarin bikin FGD UU parpol, susduk, dll.

    gilaa…. indonesia ini emang “hebat” politikusnya. tiap tahun maunya ganti aturan, ganti cara yang kemudian dilanggar dan dicerca sendiri. karena pengennya menyelesaikan masalah kelompok masing2 that time sih, bukan masalah bangsa untuk masa depan. Sok berdinamika, tapi dinamika semu.

    SEBALLLLLL

  6. kadang juga tidak mengenakkan diskusi dengan 2 “moderator” seakan2 dipaksakan sistem debat seperti ini.

  7. Suatu saat nanti, entah kapan, di Indonesia akan ada penciutan jumlah partai. Mungkin ada lima partai, bisa juga cuma tiga atau bahkan dua.

    Salam.
    Gede H. Cahyana
    http://gedehace.blogspot.com

  8. Saya pikir format acaranya sangat menarik. Termasuk salah satu acara yang dapat melakukan pendidikan politik dan memungkinkan pemirsanya untuk mengetahui sekilas visi dan misi para partai politik yang kelak akan berpentas.

    Sayang, para moderatornya terlihat kurang kompeten. Dalam beberapa kali tontonan komentar para moderator terlihat klise, mengambang, dan bahkan terkadang tidak relevan dengan pembahasan pembicara.

    Masalah pendukung juga perlu disikapi tegas. Kisruh di latar belakang yang terlalu sering hanya membuat pemirsa jadi ikutan panas.

    Topik yang dibawakan juga seharusnya tidak sekedar mempertentangkan ideologi masing – masing partai. Setelah debat yang demikian panas, tv one sebenarnya berkesempatan untuk turut andil mengambil titik temu, memberikan wacana kepada para partai untuk melihat topik dari sudut pandang lain dan mengingatkan sekali lagi kepada semua pihak untuk berpikir jernih dalam mengambil keputusan (Memang sulit dilakukan kalau moderatornya mewakili masing – masing kubu).

    Bukankah setelah bersama – bersama duduk dalam DPR, gado – gado partai ini seharusnya bekerja sama dalam memajukan bangsa?

    Mudah-mudahan tv one berbenah diri dan lebih baik kedepannya.

  9. ABDAL

    Pemilu 2009..?
    Pilih orangnya! Jangan memilih partainya.

  10. saya kok ya males liat acara debat di TV One itu, kesannya cuma ngomong doank berbusa-busa, tanpa ada hasil yang nyata, cuma beradu argumen, tanpa solusi, tanpa konklusi.

  11. masyhuri

    setuju ma heri ..
    semla debate seperti ini saya sangat suka banget
    cuma ke belakang kok jadi malah ajang untuk mencari dukungan ya..??
    jeleknya lagi pada supporter yang memenuhi studio ngga bisa di atur seenaknya saja memberi komentar..
    dan bagi yang berdebate (partai politik) hanya bisa mengumbar janji…debatenya kayak anak kecil..
    so simak aja kalo ngga percaya..!!!

  12. uls

    Gitu ya? Belum pernah acara liat TV One yang ini. Jadi agak minat setelah baca ulasan heri.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s